contoh essay kasus hukum

• Kajian Ilmiah
• Literasi & Penulisan
• Jurnalistik
• Hubungan Masyarakat
• Kesekretariatan Organisasi
• Kepengurusan
• Tribune Express
• Kajian Rutin
• Legal Outlook
• Paper Review
• Corpus Law Journal
• Penelitian Besar
• Penelitian Mandiri
• Berita & Artikel
• Hubungi Kami

Kumpulan Esai Kritis NACE Competition 2021 LK2 FHUI: 10 Karya Terbaik Kategori Mahasiswa Fakultas Hukum dan Siswa Menengah Atas/Sederajat

17 Agustus 2020

Cara menulis esai hukum

Hukum Karangan adalah salah satu tugas paling umum dalam kehidupan mahasiswa hukum. Namun, fakta bahwa Anda sering perlu menulis esai hukum tidak membuat tugas lebih mudah. Plus, ada begitu banyak jenis esai hukum yang harus Anda kuasai bahwa itu tidak biasa bagi siswa untuk bingung.

Apa itu esai hukum?

Bahkan jika itu bukan pertama kalinya Anda menulis esai hukum, cara terbaik untuk mendekati tugas ini adalah untuk mempelajari definisi esai hukum terlebih dahulu. Jadi apa itu esai hukum dan bagaimana perbedaannya dengan semua tugas akademik lainnya yang telah Anda selesaikan sebelumnya?

Esai hukum adalah makalah akademis yang mengeksplorasi berbagai sisi hukum. Definisi esai hukum mungkin terdengar sederhana, tetapi itulah yang membuat penulisan esai hukum begitu menantang. Spectre of potensial topik dan subjek terlalu luas untuk mempertimbangkan tugas ini dengan cepat dan mudah.

Jenis-jenis esai hukum

Esai hukum adalah tugas yang sangat beragam dan profesor Anda dapat berarti hal-hal yang berbeda ketika menugaskan Anda dengan makalah ini. Saat ini, ada tiga jenis esai hukum yang paling umum:

• Esai teori hukum, yang merupakan jenis makalah hukum yang paling mudah. Dalam esai ini, tugas Anda adalah untuk mendefinisikan dan menjelaskan teori hukum apa pun dalam sejarah.
• Kutipan Penjelasan Esai, di mana Anda perlu menafsirkan penawaran dari sudut pandang hukum.
• Esai Yurisprudensi, yang mungkin merupakan tugas menulis yang paling sulit bagi siswa hukum. Dalam esai ini, Anda perlu menganalisis dokumen atau kasus hukum tertentu.

Garis Besar Essay Hukum

Saat mempelajari cara menulis esai hukum, langkah Anda selanjutnya adalah mempelajari struktur esai hukum yang diperlukan. Di sinilah Anda mungkin akan merasa lega mengetahui bahwa esai hukum mengikuti struktur esai khas yang terdiri dari bab-bab berikut:

Paragraf tubuh

Saat mengerjakan garis besar esai hukum Anda, Anda pertama-tama perlu menyusun ide-ide Anda dan membaginya di antara bagian garis yang sesuai. Bukti mana pun dari sumber luar yang Anda gunakan juga perlu dimasukkan dalam bab-bab yang diperlukan dari garis besar.

Sekarang mari kita bicara tentang menulis setiap bab esai hukum secara detail.

Pendahuluan Anda harus memikat pembaca, tetapi juga memiliki tujuan tertentu: untuk mempersiapkan audiens untuk apa yang akan mereka baca. Itulah sebabnya pengenalan esai Anda tidak hanya perlu memasukkan kait, tetapi juga memberikan konteks yang diperlukan dan mendefinisikan pernyataan tesis kertas.

Dalam kasus esai hukum, itu sangat normal bagi para pembaca untuk frustrasi dengan jumlah informasi. Untuk alasan ini, juga merupakan ide yang baik untuk membuat peta jalan singkat dalam pengantar Anda dan menunjukkan poin mana yang akan dibahas dalam setiap bab esai yang akan datang.

Paragraf tubuh adalah tempat sebagian besar tindakan dalam esai hukum Anda akan berlangsung, jadi Anda perlu mengambil bagian dari proses penulisan ini secara serius. Setiap paragraf tubuh harus didedikasikan untuk ide yang terpisah dan mulai dengan kalimat topik.

Kalimat topik memberikan definisi yang jelas pada paragraf tubuh dan membantu Anda memfokuskan pikiran dan ide Anda. Maka Anda perlu menggunakan bukti padat dari sumber yang kredibel untuk mendukung ide-ide Anda dan meyakinkan pembaca.

Aspek penting dari penulisan esai hukum adalah penggunaan kata-kata dan frasa transisi. Mereka menempatkan tulisan Anda ke tingkat lain dan membantu pembaca menavigasi poin Anda dengan lebih baik. Kata-kata dan frasa seperti "Selain", "sama", "apalagi", "mengacu pada", "namun", dan lainnya harus digunakan dalam esai Anda saat dibutuhkan.

Kesimpulan pada esai hukum Anda seharusnya tidak mengandung informasi baru yang belum disebutkan di bagian kertas sebelumnya. Itu harus langsung dikaitkan dengan semua yang telah dikatakan sebelumnya dan membuatnya lebih jelas bagi pembaca mengapa Anda sepenuhnya membuktikan maksud Anda.

Kesimpulan dari makalah hukum selalu bekerja dalam koneksi dengan gagasan utama esai. Jika Anda mengungkapkan ide utama dalam bentuk pertanyaan, lihat kesimpulan sebagai satu jawaban akhir untuk pertanyaan itu.

Kesimpulan paling kuat juga tidak hanya meringkas poin-poin dari esai hukum, tetapi juga mempromosikan pemikiran dan penelitian tambahan. Anda dapat menggunakan kalimat terakhir dari kesimpulan untuk mendorong pembaca Anda untuk menjelajahi topik lebih lanjut.

Tips Tambahan untuk Dipertimbangkan

Untuk siswa hukum, belajar bagaimana menulis esai hukum adalah proses yang tidak pernah berakhir, karena selalu ada cara untuk meningkatkan keterampilan menulis Anda. Berikut adalah 5 tips penulisan esai hukum yang akan membantu Anda menjadi penulis esai yang lebih baik:

• Satu-satunya jenis bahasa yang harus Anda gunakan dalam esai hukum Anda adalah bahasa formal. Anda tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari atau kata-kata dan frasa yang tidak termasuk dalam penulisan akademis, kecuali itu adalah kutipan penting yang tidak dapat Anda buang.
• Anda perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara wawasan pribadi dan referensi ke sumber yang kredibel. Esai hukum yang baik tidak mungkin untuk ditulis tanpa menggunakan keduanya, tetapi Anda dapat dengan mudah berlebihan.
• Untuk membuatnya lebih mudah bagi pembaca untuk mengikuti narasi esai hukum Anda, Anda perlu mengatur poin dan paragraf Anda dengan aliran logis.
• Menulis esai hukum yang baik bukan hanya tentang mengetahui hukum, tetapi juga tentang dapat menganalisis sumber-sumber luar. Hukum berkembang begitu cepat sehingga Anda perlu memastikan pengetahuan Anda tidak ketinggalan zaman saat menulis setiap esai.
• Jika Anda kewalahan dengan tugas lain dan tidak mungkin menyelesaikan tugas esai hukum Anda yang akan datang, kami memiliki solusi sempurna untuk Anda. Kami adalah AS Layanan penulisan esai Mengkhususkan diri dalam makalah hukum dan kami tahu persis bagaimana menulis esai hukum untuk kelas tertinggi!

• Mode Terang
• Gabung Kompas.com+
• Konten yang disimpan
• Konten yang disukai
• Berikan Masukanmu

• Megapolitan
• Surat Pembaca
• Kilas Daerah
• Kilas Korporasi
• Kilas Kementerian
• Sorot Politik
• Kilas Badan Negara
• Kelana Indonesia
• Kalbe Health Corner
• Kilas Parlemen
• Konsultasi Hukum
• Infrastructure
• Apps & OS
• Tech Innovation
• Kilas Internet
• Elektrifikasi
• Timnas Indonesia
• Liga Indonesia
• Liga Italia
• Liga Champions
• Liga Inggris
• Liga Spanyol
• Internasional
• Sadar Stunting
• Spend Smart
• Smartpreneur
• Kilas Badan
• Kilas Transportasi
• Kilas Fintech
• Kilas Perbankan
• Tanya Pajak
• Sorot Properti
• Tips Kuliner
• Tempat Makan
• Panduan Kuliner Yogyakarta
• Beranda UMKM
• Jagoan Lokal
• Perguruan Tinggi
• Pendidikan Khusus
• Kilas Pendidikan
• Jalan Jalan
• Travel Tips
• Hotel Story
• Travel Update
• Nawa Cahaya
• Ohayo Jepang
• Kehidupan sehat dan sejahtera
• Air bersih dan sanitasi layak
• Pendidikan Berkualitas
• Energi Bersih dan Terjangkau
• Penanganan Perubahan Iklim
• Ekosistem Lautan
• Ekosistem Daratan
• Tanpa Kemiskinan
• Tanpa Kelaparan
• Kesetaraan Gender
• Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi
• Industri, Inovasi & Infrastruktur
• Berkurangnya Kesenjangan
• Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan
• Konsumsi & Produksi yang bertanggungjawab

Contoh Kasus Hukum Pidana dan Analisisnya, Calon Lawyer Wajib Tahu!

Hukum pidana menjadi salah satu aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Beberapa kasus hukum pidana di Indonesia juga pernah menuai perhatian publik.

Bagi kamu calon mahasiswa jurusan hukum atau calon pengacara, wajib mengetahui beberapa contoh kasus hukum pidana.

Sebelumnya, kamu juga perlu mengetahui arti hukum pidana dan dasar hukumnya.

Arti Hukum Pidana

Melansir buku Hukum Pidana karya Takdir, hukum pidana berarti hukuman atau peraturan tentang hukuman atau pidana.

Hukum pidana bisa dikenakan kepada setiap individu karena tiga alasan, yakni:

• Melanggar norma hukum pidana, atau
• Melanggar peraturan pidana,
• Melanggar norma hukuman (pidana)

Melansir buku Hukum Pidana karya Suyanto, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum berlaku di suatu negara.

Hukum pidana mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.

Tujuan Hukum Pidana

Secara umum, tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan setiap individu yang hidup di suatu negara atau hak asasi manusia, dan melindungi kepentingan masyarakat dari kejahatan atau tindakan tercela.

Hukum pidana memiliki dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi.

Kedua unsur itu harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Dengan unsur tersebut juga, hubungan hukum yang dititikberatkan terhadap kepentingan umum.

Sifat Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki sifat sebagai hukum publik karena mengatur setiap individu demi kepentingan masyarakat secara umum.

Sifat hukum pidana sebagai hukum publik ini bisa diketahui berdasarkan tiga hal, yakni:

1. Tindak Pidana Tetap Ada

Hal ini maksudnya suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya.

2. Penuntutan

Penuntut di mata hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.

Untuk biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi menjadi penghasilan negara.

Dasar Hukum Pidana

Terdapat beberapa sumber hukum pidana di Indonesia yang wajib kamu ketahui, yaitu:

• KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu acuan utama sumber hukum pidana di Indonesia.
• UU di luar KUHP: biasanya memuat aturan tindakan khusus, misalnya pemberatasan tindak pidana korupsi.
• Hukum adat yang berlaku di daerah tertentu di Indonesia.

Contoh Kasus Hukum Pidana dan Analisisnya

1. kasus antasari azhar.

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Baca buku sepuasnya di Gramedia Digital Premium

Antasari didakwa melakukan pembunuhan berencana dan dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP pasal 340 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati.

Jaksa Penuntut Umum Cirrus Sinaga mengatakan Antasari memiliki motif yang kuat untuk menghabisi nyawa Nasrudin.

Jaksa menilai, motif tersebut yakni kasus pelecehan seksual yang dilakukan Antasari kepada Rhani Juliani, istri Nasrudin.

Pelecehan seksual ini berawal saat Antasari bertemu Rhani di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan.

Dalam pengakuannya, Rhani mengatakan Antasari telah melakukan pelecehan seksual yang kemudian diketahui suaminya, Nasrudin Zulkarnaen.

Antasari, menurut jaksa, khawatir jika Nasrudin akan membeberkan kasus ini ke publik dan kemudian meminta bantuan pengusaha Sigid Haryo Wibisono dan mantan Kapolres Jakarta Selatan Williardi Wizar untuk menyelesaikan masalah ini.

Nasrudin ditembak setelah bermain golf di Padang Golf Modernland, Cikokol, Tangerang, sekitar pukul 14.00, Sabtu 14 Maret 2009.

Hingga kemudian, Nasrudin meninggal sekitar 22 jam kemudian dengan dua peluru bersarang di kepalanya.

2. Kasus Kopi Sianida

Jessica Kumala Wongso divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Wayan Mina dengan menggunakan kopi sianida karena dinilai terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan Berencana.

Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menggunakan bukti tak langsung dalam memutuskan Jessica bersalah.

Kasus kopi sianida ini berawal saat Mirna meninggal setelah minum kopi di sebuah kafe di Jakarta Pusat.

Jessica, teman Mirna yang datang lebih awal dan memesankan kopi.

Hingga kemudian Jessica menjadi saksi atas kasus.

Polisi melakukan olah TKP dan gelar perkara uji labfor pada beberapa barang bukti yang mereka kumpulkan.

Satu di antara bukti kasus ini yakni ditemukannya kandungan sianida di dalam kopi Mirna dan indikasi menunjukkan bahwa pelaku dari kejadian tersebut adalah Jessica.

Ingin mengetahui lebih mendalam seluk beluk kasus hukum pidana? Kamu bisa membaca buku Kriminologi Perpektif Hukum Pidana karya Abie Besman.

Buku ini membahas fenomena kejahatan yang semakin marak terjadi meski sanksi pidana yang diberlakukan semakin berat.

Tertarik membacanya untuk mempelajari berbagai kasus hukum? Dapatkan segera bukunya di Gramedia.com !

Selain itu, ada gratis voucher diskon yang bisa kamu gunakan tanpa minimal pembelian. Yuk, beli buku di atas dengan lebih hemat! Langsung klik di sini untuk ambil vouchernya.

Hukum Pidana

Contoh kasus hukum pidana, rekomendasi buku, rekomendasi bacaan, berita terkait, mengenal secara lebih jauh tujuan hukum pidana, simak perbedaan hukum perdata dan pidana, berikut contohnya yang wajib diketahui sebagai warga negara, terkini lainnya.

5 Cara Mengatasi Gaya Hidup Konsumtif yang Bisa Diterapkan

Bagaimana Cara Membersihkan Nama di OJK? 

5 Ide Bisnis Online yang Menjanjikan, Mudah dan Menguntungkan

Kenali Penyebab Jeleknya Hasil Pemeriksaan BI Checking

Marie Curie: Sang Perintis Radiologi

Gelar Pesta Pernikahan Setan, RJL 5 hadir di Jogja dan Surabaya. Berani datang?

5 Cara Menawarkan Produk ke Customer yang Dijamin Efektif

Mudah! Begini Cara Membuat Konten yang Menarik

5 Rekomendasi Tempat Family Gathering yang Bisa Dijadikan Pilihan

Perbedaan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen yang Mesti Dipahami

5 Cara Membersihkan Tas Berbahan Kulit agar Tidak Kusam dan Berjamur

Contoh Perilaku Konsumen dan Implikasinya dalam Pemasaran

Contoh Caption Promosi di Instagram yang Kreatif

Menjalankan Usaha di Rumah Tanpa Meninggalkan Anak

5 Tips Packing Liburan yang Simpel dan Anti Ribet, Jangan Salah!

Mengenal Musik: Tinggi Rendahnya Bunyi Disebut Apa?

• Entertainment
• Pesona Indonesia
• Artikel Terpopuler
• Artikel Terkini
• Topik Pilihan
• Artikel Headline
• Harian KOMPAS
• Kompasiana.com
• Pasangiklan.com
• Gramedia.com
• Gramedia Digital
• Gridoto.com
• Bolasport.com
• Kontan.co.id
• Kabar Palmerah
• Kebijakan Data Pribadi
• Pedoman Media Siber

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Cara dan Panduan Penulisan Esai yang Rapi dan Terstruktur

Agar format essay rapi dan terstruktur, ada 3 tips yang perlu diketahui terkait cara dan panduan penulisan esai. Berikut ini penjelasannya.

Student.unsw.edu.au mengemukakan beberapa panduan untuk menulis esai. Dan yang paling penting untuk dilakukan pertama kali adalah tulis draft pertama dari esai yang akan dibuat.

Penulisan Draft

Hal yang perlu ditulis dalam draft adalah:

• Struktur dan kerangka dari esai

Struktur akan membantu esai terlihat lebih logis dan juga rapi

• Argumen yang akan Anda kemukakan

Argumen yang akan Anda keluarkan dalam esai merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan, yang merupakan rumusan permasalahan dari topik yang akan Anda kemukakan.

Pastikan Anda menemukan pokok permasalahannya terlebih dahulu.

Identifikasi Pertanyaan

Dalam memutuskan bagaimana Anda menjawab pertanyaan, maka Anda perlu mengidentifikasi pertanyaan yang sesuai dengan konteks dan kata kunci.

• Bukti apa yang akan Anda gunakan untuk mendukung argumen. Bukti harusnya didukung dengan penelitian yang pasti dan juga sumber yang terpercaya;
• Menata argumen agar sesuai dengan logika.

Panduan Penulisan Esai

Setelah melakukan penulisan draft awal dan mind mapping maka mulai lah susun esai sesuai dengan struktur yaitu:

1. Pendahuluan

Pendahuluan memiliki struktur dari umum menjadi khusus. Buka paragraf pertama dengan pengenalan topik secara umum dan permasalahan yang akan dihadapi.

Tuliskan secara umum ide yang akan Anda ambil. Utarakan semua pemikiran yang akan menjawab pertanyaan permasalahan yang muncul. Selanjutnya adalah kemukakan secara luas argumen Anda.

2. Badan Esai

Esai dibuat dari sekumpulan paragraf, setiap satu paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan argumen yang akan diutarakan.

Setelah Anda mengemukakan pokok pikiran maka kemukakan penjelasan dari pokok pikiran tersebut.

Tuliskan bukti yang bisa menopang kebenaran dari argumen yang kamu keluarkan. Bukti bisa berupa: studi kasus, statistik, bukti dokumenter, buku akademik atau artikel jurnal.

Jangan lupakan pendapat pribadi Anda bagaimana bukti yang Anda kumpulkan bisa menjadi penguat di argumen Anda.

Rangkum per paragraf, dan jelaskan bagaimana tiap paragraf dapat mendukung argumen Anda secara keseluruhan.

3. Kesimpulan

Dilansir dari Monash.edu , menulis kesimpulan pastikan semua ide dan gagasan dapat terangkum dengan baik. Kesimpulan baiknya menggunakan struktur dari khusus ke umum.

Dalam kesimpulan masukan permasalahan, dilanjut dengan rangkuman kata kunci dan ringkas argumen yang menjadi jawaban atas permasalahan di atas.

Selanjutkan utarakan alasan atau hambatan untuk sampai pada jawaban atau argumen pasti pada pertanyaan di awal.

Kesimpulan bisa berisi tentang pertanyaan yang dapat menjadi topik untuk esai selanjutnya, prediksi tentang apa yang akan terjadi, dan rekomendasi penyelesaian terhadap fenomena yang sedang diteliti.

• Cara Membuat Daftar Isi Otomatis di Microsoft Word 2010
• Cara Membuat & Mengatur Nomor Halaman di Microsoft Word 2010

Artikel Terkait

Cara menulis essay syarat beasiswa unggulan kemdikbud 2020, dari polemik ke buah manis uu pemajuan kebudayaan, prabowo-gibran beri sinyal tak rangkul semua partai, rugi dong, kualitas strategi sty, kunci timnas u-23 atasi taeguk warriors, yusril soal tiga hakim mk dissenting opinion : bisa dikritisi, nasdem resmi nyatakan bergabung ke pemerintahan prabowo-gibran, krisis global: upaya indonesia di tengah tragedi kerusakan bumi, buat publik geram, galih loss akhirnya dijerat uu ite, tepatkah, seruan tauhid dalam teks tua di nusantara periode hindu-buddha, agar prabowo & megawati bertemu, gerindra komunikasi dengan puan, polisi tangkap 4 tersangka judi online, omzet capai rp1 miliar, direktur bulog: stok beras pemerintah saat ini 1,4 juta ton, prabowo akan bertemu lagi dengan pkb dan nasdem mei mendatang, gudang bulog siap suplai kebutuhan pangan di ikn, golkar: istri rk masih dipertimbangkan maju pilwalkot bandung, surya paloh: kita ingin mengakhiri permasalahan pemilu, ukt capai rp9 juta, calon mahasiswa baru unsoed minta keringanan, polisi ajukan asesmen rehabilitasi selebgram chandrika chika dkk, pendatang di jakarta turun, disdukcapil: ada pemerataan ekonomi, live streaming qatar vs jepang di piala asia u23 2024 tayang tv, profil pelatih timnas korsel u23 hwang sun-hong sahabat sty, cara nonton live streaming piala thomas-uber 2024 via hp, prediksi vietnam vs irak 8 besar afc u23 2024 & jam tayang tv.

Academia.edu no longer supports Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to  upgrade your browser .

Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.

• We're Hiring!
• Help Center

Related Papers

Hilma Ainun

Emah Al'as

Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Hutan Hujan Tropis Kalimantan Berbasis Ekoregion

Pandunovisk Vernost

muhaimin abdu

Muhamad Shariman

laluhasan ashari

khurul aimmah

M. SOCHI SAFIUL ANAM

Yusuf Saefudin

RELATED PAPERS

International Journal of Computer Applications

kaushik vaghani

Romina Herrera

Agus Rahayu

Johan Maritz

Baemedi Monthusi Kaisara

Gligor Radečić

Optik - International Journal for Light and Electron Optics

Abdellatif Gherabi

Review of Philosophy and Psychology

Robyn Carston

Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials

Nashwa M El-Metwaly

European Journal of Plant Pathology

Apurba Chowdhury

Production Engineering

D. Biermann

Pražské Egyptologické Studie

Květa Smoláriková

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

Rita Van Dingenen

Mohammad Jaradat

László Vecsei

Jose Jair Soares Viana

Visual Cognition

Karen Lander

Journal of Petroleum Exploration and Production Technology

Ahmed Laben

Eneida Cunha

Microbes and Infection

Natkunam Ketheesan

Journal of Southeast Asian Earth Sciences

Daud Batchelor

zhongwen yao

Applied Surface Science

kanchit kamlangkla

买昆士兰科技大学毕业证书成绩单 澳洲QUT文凭学位证书

JURNAL ECONOMINA

Murti Wijayanti

•   We're Hiring!
•   Help Center
• Find new research papers in:
• Health Sciences
• Earth Sciences
• Cognitive Science
• Mathematics
• Computer Science
• Academia ©2024

Masalah korupsi dan politisasi bansos berakar pada budaya dan sistem politik Indonesia

PhD Candidate in Policy and Governance at the Crawford School of Public Policy, Australian National University

Disclosure statement

Fakhridho Susilo does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

Australian National University provides funding as a member of The Conversation AU.

View all partners

Di penghujung tahun 2020 yang lalu, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dua kenyataan yang pahit.

Di satu sisi, jumlah kasus penularan virus COVID-19 meningkat semakin tajam .

Di sisi lain, ironisnya, ada dugaan bahwa bantuan sosial (bansos) yang ditujukan untuk meringankan derita masyarakat akibat pandemi justru dikorupsi, dan salah satu tersangkanya menteri sosial saat itu, Juliari Batubara .

Berbagai laporan dugaan penyelewengan bansos pandemi juga telah diterima oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah di Indonesia .

Sebelum kasus korupsi bansos COVID-19, sudah banyak kasus korupsi bansos terjadi, terutama di level pemerintah daerah (pemda).

Ini menunjukkan ada permasalahan struktural dalam pengelolaan dana yang rawan politisasi dan korupsi ini.

Masalah dalam pengelolaan bansos

Merujuk pada peraturan - peraturan yang berlaku , bansos secara sederhana adalah pemberian uang, barang atau jasa oleh pemerintah pusat atau daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Secara umum, mekanisme pengelolaan bansos dibagi dalam tiga tahap: penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan.

Permasalahan dalam program bansos paling sering terjadi pada tahap penganggaran dan pelaksanaan bansos - dua dari tiga tahap umum tersebut diatas.

Dalam tahap penganggaran, kementerian, lembaga atau pemda menetapkan daftar penerima bansos.

Dalam konteks bansos COVID-19, Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan penetapan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berisikan data 40% penduduk termiskin di Indonesia.

Penetapan penerima juga dapat dilakukan berdasarkan hasil seleksi atas usulan tertulis yang masuk dari calon penerima bansos. Ini umumnya berlaku di pemda untuk bansos berbentuk barang/jasa.

Masalah pertama terjadi pada akurasi data acuan penetapan penerima bansos.

Kemensos sendiri mengakui bahwa DTKS terakhir diperbaharui secara masif pada 2015 , sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan berbagai permasalahan terkait DTKS seperti data tumpang tindih tidak lengkap, dan duplikasi jutaan data.

Masalah kedua adalah bansos rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Ketidakakuratan data ditambah kewenangan kepala daerah yang besar dalam penentuan penerima bansos mendorong kolusi terjadi dalam pembagian bansos: bansos dibagikan berdasarkan pertimbangan politik dan elektoral ketimbang kebutuhan nyata masyarakat.

Studi Ward Berenschot , peneliti politik asal Belanda, mengenai politik klientelisme di Indonesia menunjukkan bansos dan hibah sebagai salah satu sumber daya yang rawan digunakan untuk kepentingan elektoral.

Temuan ini diperkuat lewat temuan studi Pemilihan Kepala Daerah Banten tahun 2011 ketika gubernur petahana mengalokasikan bansos dan hibah ke wilayah-wilayah kantong dukungan suaranya.

Pada tahap penyaluran, bansos dalam bentuk uang diberikan secara tunai maupun lewat transfer ke rekening bank penerima bansos atau bank penyalur.

Adapun penyaluran bansos dalam bentuk barang didahului dengan proses pengadaan barang/jasa untuk kemudian diberikan secara langsung kepada penerima bansos.

Metode inilah yang digunakan Kemensos untuk penyaluran bantuan bahan pokok COVID-19 bernilai puluhan triliun rupiah yang kemudian bermasalah.

Dengan demikian, masalah ketiga pelaksanaan bansos adalah korupsi pengadaan.

Dalam korupsi bansos COVID-19, kontraktor pengadaan diduga memberikan “upah” kepada pejabat di Kemensos atas penunjukkan sebagai penyedia paket-paket bansos pandemi.

Selain itu, proses penyaluran bansos juga menyimpan masalah lain.

Misalnya, penyaluran kepada calon penerima fiktif, atau penyaluran kepada kroni-kroni pejabat publik dengan tujuan agar dana bansos masuk ke kantong pribadi atau kelompok. Ini terjadi dalam kasus korupsi bansos di Bandung tahun 2010 .

Read more: Peneliti berikan strategi untuk hindari terjadinya korupsi Bansos yang berdampak negatif pada ekonomi

Akar masalah

Masalah politisasi dan korupsi bansos tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan prosedur.

Akarnya ada pada dua hal yang saling berkaitan, yaitu pola hubungan patron-klien yang masih dominan dalam struktur masyarakat, dan politik biaya tinggi dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pola hubungan patron-klien adalah satu karakteristik masyarakat tradisional agraris.

Dalam hubungan ini, seorang patron yang taraf sosio-ekonominya lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan atau manfaat kepada klien yang status sosialnya lebih rendah, dengan imbal balik berupa dukungan personal kepada sang patron.

Pola yang informal dan timbal-balik ini mengakar dan tidak lenyap dengan datangnya era demokrasi elektoral.

Ajang kompetisi demokrasi justru menjadi semacam sarana bagi hidupnya politik klientelistik . Patron-patron baru, yaitu para politikus yang berkompetisi dalam ajang pemilihan umum, berupaya untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih (klien) lewat pemberian materi baik itu berupa uang, barang, maupun jasa.

Politikus yang memiliki akses ke sumber daya keuangan publik dapat menggunakan bansos, misalnya, untuk memperoleh dukungan suara dari pemilih.

Ada beberapa alasan mengapa klientelisme bertahan - bahkan berkembang - di tengah perubahan sosial.

Salah satunya adalah kemiskinan. Masyarakat miskin lebih cenderung menerima pemberian materi yang tidak seberapa dari para politikus ketimbang menuntut kebijakan yang lebih komprehensif atas permasalahan yang mereka hadapi.

Sementara itu, iklim politik biaya tinggi di Indonesia menuntut modal besar dari politikus untuk membiayai pencalonan dan kampanye politik. Korupsi anggaran publik, termasuk bansos, menjadi satu jalan untuk memenuhi tuntutan ini.

Mahalnya biaya politik di Indonesia disebabkan antara lain oleh mahar tinggi yang diminta partai politik sebagai salah satu syarat pencalonan, biaya kampanye yang tinggi karena kandidat harus menggerakkan mesin politik pribadi , dan lemahnya pelembagaan pembiayaan politik .

Read more: Riset dampak PSBB: meski menerima bantuan pemerintah, warga hanya mampu bertahan seminggu

Upaya perbaikan pengelolaan bansos

Kuatnya aspek politik menegaskan pentingnya solusi yang tidak berkutat pada aspek teknis prosedur saja.

Selain penyempurnaan berkelanjutan atas DTKS sebagai salah satu dasar alokasi bansos dan pengadopsian penyaluran berbasis digital/transfer ketimbang tunai, terdapat dua hal yang penting untuk dilakukan.

Pertama adalah membangun pengetahuan masyarakat terkait dengan penganggaran publik ( budget literacy ) guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran.

Pencerdasan ini penting tidak hanya untuk menyadarkan mayarakat akan hak-hak terkait anggaran, namun juga menumbuhkan sikap kritis mereka selaku pemilih sehingga menghindari pembelian dukungan suara lewat penyalahgunaan anggaran publik.

Masyarakat perlu diajak turut serta mengawal anggaran publik lewat inisiatif seperti citizen audit yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa negara.

Kedua , perlu ada upaya serius untuk menciptakan sistem pembiayaan politik yang efektif, transparan, dan akuntabel sehingga penyalahgunaan anggaran untuk membiayai kegiatan politik dapat diminimalisir.

Studi menunjukkan bahwa pengaturan pembiayaan politik di Indonesia saat ini tidak berfungsi karena partai politik mengabaikan peraturan-peraturan tersebut, dan maraknya donasi gelap dan perilaku korupsi untuk mendanai kegiatan politik.

Ke depan, kerangka pembiayaan politik melalui donasi masyarakat atau pembiayaan negara perlu diterapkan secara lebih efektif.

Anwar Musadat - analis di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri - berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

• Pemerintah Pusat
• Pemerintah Daerah
• Coronavirus

Lecturer (Hindi-Urdu)

Project Offier - Diversity & Inclusion

Senior Lecturer - Earth System Science

Sydney Horizon Educators (Identified)

Deputy Social Media Producer

Contoh Esai Tentang Korupsi di Indonesia

Contoh Esai Tentang Korupsi di Indonesia – Esai merupakan sebuah karangan dengan bentuk prosa yang di dalamnya berisikan pendapat tentang suatu topik atau masalah tertentu. Secara umum esai ditulis oleh seorang esais (sebutan untuk penulis esai) dengan tujuan menanggapi masalah atau problematika aktual yang tengah terjadi di lingkungan masyarakat.

Berikut contoh esai tentang korupsi :

Menelisik Aktivitas Korupsi dan Aktor yang ‘Bermain Cantik’ di Dalamnya

Korupsi adalah permasalahan laten yang seolah menjadi hal biasa di negeri ini. Berbagai kasus korupsi satu per satu terbongkar. Para koruptor sejatinya tak hanya berasal dari golongan politisi saja. Beberapa diantaranya adapula yang merupakan seorang pengusaha, petinggi negara, penegak hukum, polisi, pegiat media, bahkan para pelaku seni (artis). Meskipun mereka tidak secara langsung berperan sebagai eksekutor korupsi, akan tetapi mereka turut mengambil peranan penting dalam memuluskan aksi kejahatan yang satu ini. Rasa-rasanya tidak perlu untuk menyebutkan secara langsung siapa saja yang pernah terlibat dalam kasus korupsi dalam ranah profesi yang telah dijabarkan di atas. Masyarakat pun saat ini telah mengetahui secara terang benderang melalui berbagai informasi yang dengan mudahnya di akses di era digital seperti sekarang ini.

Perilaku korupsi sejatinya tidaklah mampu dilakukan secara seorang diri. Ada oknum tertentu yang turut membantu dalam prosesi perilaku kriminal jenis ini. Oleh karenanya, dalam satu kasus korupsi seringkali kita temukan lebih dari satu orang yang terjerat hukum atas kasus tersebut. hal ini cukup membuktikan bahwa korupsi sesungguhnya tak dapat dilakukan seorang diri. Misalnya saja dalam kasus korupsi impor gula. Dalam ranah ini setidaknya melibatkan beberapa lembaga atau perseorangan yang ‘bermain’ di dalamnya. Beberapa diantaranya adalah kementrian terkait, anggota dewan, pengusaha, dan beberapa otoritas lainnya. Kementrian dalam hal ini adalah pihak yang mengajukan instruksi secara formil atas permintaan korporasi pengusaha. Sedangkan wewenang legislasi berada pada anggota DPR dalam hal perizinan dan lain sebagainya. Adapula otoritas lain yang turut ‘bermain’ di dalamnya dalam lingkup kecil.

Melihat contoh kasus di atas tentu dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan penyalahgunaan wewenang publik yang dilakukan secara kolektif dan terencana. Agar dapat meminimalisasikan tindak kejahatan ini rasanya dibutuhkan sistem serta formulasi yang khusus. Beberapa diantaranya adalah dengan memberlakukan beberapa point dalam sistem perundang-undangan untuk memperkuat hukum serta menutup peluang terjadinya praktek kejahatan tersebut. Namun hal ini juga nampaknya akan sulit dilakukan karena legislasi berada di bawah naungan anggota legislatif yang diusung oleh partai politik. Sedangkan peran partai politik saat ini tak lebih dari sebuah EO (Event Organizer) bagi penyelenggaraan calon kepala daerah dan calon legislator untuk maju ke ranah panggung politik. Tak jarang partai politik juga mengharuskan kadernya yang ingin mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah atau legislator untuk membayar mahar dalam jumlah tertentu yang terbilang cukup besar. Pada initinya, dewasa ini partai politik belum mampu menjadi sebuah mesin pengkaderan yang mampu mencetak para pemimpin jujur, adil, piawai, ulet, bertanggungjawab, dan lain sebagainya.

Sekelumit masalah yang merupakan asal muasal perilaku korupsi juga terjadi pada saat menjelang pemilihan kepala daerah. Seringkali dalam event yang penyelenggaraannya memakan dana APBN yang cukup besar ini turut pula melibatkan para ‘cukong’ dari pihak swasta. Para ‘cukong’ ini secara teknis mendanai calon kepala daerah tertentu dengan sebab perjanjian tertentu pula. Sehingga kepala daerah yang menjabat tak lain adalah boneka dari para ‘cukong’ tersebut. Seringkali di beberapa negara di belahan dunia ini ditemukan fakta bahwa penguasa sesungguhnya dalam suatu negeri adalah para pengusaha asing. Dengan adanya korelasi antara korporasi dengan pejabat negara tentu hal tersebut sangat rentan terjadi praktek-praktek korupsi dalam jumlah yang begitu besar.

Fenomena Budaya Korupsi di Indonesia

Sadar ataupun tidak perilaku korupsi telah menjadi budaya dalam kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Terlebih lagi pada tata kelola sistem birokrasi dan lembaga lainnya. Perilaku korupsi dapat dengan mudah kita temukan dalam aktivitas keseharian dalam hidup kita. Seolah perilaku ini telah menjadi bagian dalam hidup yang telah mengakar kuat di dalamnya sehingga terasa begitu sulit untuk mengikis perilku yang telah membudaya ini.

Dalam lingkup kecil korupsi ada di berbagai sendi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh dalam tata kelola birokrasi kelurahan. Seseorang hendak memperpanjang masa berlaku kartu tanda penduduk (KTP) di kantor kelurahan setempat. Dalam prosesi pembuatan KTP tersebut, pihak kelurahan mengambil pungutan dengan dalih biaya administrasi. Sebenarnya tidak menjadi masalah jika memang ada aturan yang memberlakukan adanya pungutan biaya administrasi dalam kepengurusan tersebut. Masalahnya adalah besaran nominal yang dipungut akan menentukan cepat atau lambatnya proses pelayanan. Tentu hal ini tidak dibenarkan dan tindakan semacam ini tergolong ke dalam perilaku korupsi.

Dalam dunia pendidikan juga kerap terjadi praktek-praktek berbau korupsi. Kasus yang sering terjadi adalah oknum guru yang menjual buku materi tertentu kepada muridnya. Secara kasat mata tentu hal ini adalah sesuatu yang biasa saja. Namun praktek jual beli ini menjadi tidak dibenarkan ketika seorang guru mewajibkan murid-muridnya untuk membeli buku kepadanya tanpa memperbolehkan mengambil alternatif lain selain membeli buku kepadanya. Misalnya saja dengan meminjam di perpustakaan, memakai buku lama, atau membeli di toko buku. Terlebih lagi buku yang berasal dari guru tersebut terbilang lebih mahal dibandingkan yang dijual di pasaran dan akan berpengaruh signifikan terhadap nilai siswa. Praktek semacam ini tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah saja, bahkan sampai pada ranah perguruan tinggi sekalipun kasus ini masih sering terjadi.

Korupsi dalam lingkup kecil dalam kehidupan keseharian kita dapat dengan mudah dijumpai tak hanya terbatas pada dua contoh kasus di atas. Ada banyak hal-hal yang sangat biasa kita lakukan dan menjadi umum di masyarakat. Padahal sejatinya hal tersebut tak lain adalah praktek korupsi meskipun dalam ranah berbeda dan dengan ruang lingkup yang lebih kecil. Sadar ataupun tidak, perilaku ini telah menjadi budaya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga terkadang diri kita tak menyadari bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan.

Pidato Tentang Ulang Tahun Sekolah Terbaru Contoh Pidato Lamaran Pernikahan Terbaru Contoh Resensi Novel Perahu Kertas

Share this:

• Cerita Pemilih
• Entrepreneur
• Artificial intelligence
• Cryptocurrency
• Ruang Kelas
• Ilmu Alam & Tekno
• Ilmu Sosbud
• Travel Story
• SEMUA RUBRIK
• TOPIK PILIHAN
• Garuda Muda Menunggu Macan-Macan Asia Bertarung
• Fantastis, Timnas Indonesia Lolos Perempatfinal!
• MK Menolak Gugatan Paslon 01 dan Paslon 03
• Kartini: Perempuan, Keputusan Emosional, dan Gelitik Genetika
• Mendongkrak Literasi Kartini 4.0
• Seragam Sekolah, Beban Orangtua atau Simbol Kesetaraan?

Tips dan Contoh Tata Kelola Finansial Ramadan

Inilah Contoh Makanan Dan Minuman Sahur Nabi Kita

Gotong Royong di Lingkungan Masyarakat: Contoh dan Manfaatnya

Sedekah Berkah Ramadhan, Ini keutamaan dan Contoh yang Mudah Dilakukan

Contoh Komunikasi Tidak Efektif di Balai Latihan Kerja dan Solusinya

Kaitan Erat Hukum Adat dan Hukum Islam di Tanah Minang

jangan pernah menyerah mejadi orang baik

Selanjutnya

Sosiologi Hukum dan Contoh Kasusnya

Faishal luthfiansyah 212111206

Afita puspita sari 212111212

Izka nabiih al farrosi 212111214

Erita widia ningrum 212111216

Aesiah erlianda dewa 212111220

Damar Pratiwi 212111327

Achmad Faiq Ramadhan 222111060

SOSIOLOGI HUKUM

Anzilotti adalah orang yang pertama kali memakai istilah sosiologi hukum di tahun 1882. Adapun pengertian sosiologi dari para ahli, diantaranya sebagai berikut:

Penjelasan: Hubungan antara individu dengan individu lain atau antar kelompok.

Penjelasan: Tingkah laku manusia yang dilakukan berulangkali yang terjadi di masyarakat.

ruang kelas

Tugas di kompasiana, ilmu sosbud, artikel lainnya.

LAPORKAN KONTEN

• Mode Terang
• Gabung Kompas.com+
• Konten yang disimpan
• Konten yang disukai
• Berikan Masukanmu

• Megapolitan
• Surat Pembaca
• Kilas Daerah
• Kilas Korporasi
• Kilas Kementerian
• Sorot Politik
• Kilas Badan Negara
• Kelana Indonesia
• Kalbe Health Corner
• Kilas Parlemen
• Konsultasi Hukum
• Infrastructure
• Apps & OS
• Tech Innovation
• Kilas Internet
• Elektrifikasi
• Timnas Indonesia
• Liga Indonesia
• Liga Italia
• Liga Champions
• Liga Inggris
• Liga Spanyol
• Internasional
• Sadar Stunting
• Spend Smart
• Smartpreneur
• Kilas Badan
• Kilas Transportasi
• Kilas Fintech
• Kilas Perbankan
• Tanya Pajak
• Sorot Properti
• Tips Kuliner
• Tempat Makan
• Panduan Kuliner Yogyakarta
• Beranda UMKM
• Jagoan Lokal
• Perguruan Tinggi
• Pendidikan Khusus
• Kilas Pendidikan
• Jalan Jalan
• Travel Tips
• Hotel Story
• Travel Update
• Nawa Cahaya
• Ohayo Jepang
• Kehidupan sehat dan sejahtera
• Air bersih dan sanitasi layak
• Pendidikan Berkualitas
• Energi Bersih dan Terjangkau
• Penanganan Perubahan Iklim
• Ekosistem Lautan
• Ekosistem Daratan
• Tanpa Kemiskinan
• Tanpa Kelaparan
• Kesetaraan Gender
• Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi
• Industri, Inovasi & Infrastruktur
• Berkurangnya Kesenjangan
• Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan
• Konsumsi & Produksi yang bertanggungjawab

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Kompas.com news nasional, pemilu 2024, achmad nasrudin yahya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menyebut tidak menutup kemungkinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat berbeda putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) terkait gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Feri merespons langkah PDI-P yang menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024.

Feri mencontohkan putusan MK mengenai gugatan hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, terutama dalam kasus politikus Partai Gerindra, Mulan Jameela yang menggugat partainya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa Partai Gerindra berhak menetapkan Mulan Jameela dan delapan orang lainnya sebagai anggota legislatif.

Baca juga: Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Merujuk kasus itu, Feri mengatakan ada kemungkinan PTUN akan mengeluarkan putusan berbeda dari MK. Namun, hal ini sangat jarang terjadi.

"Di saat MK sudah memutuskan hasil pileg, terutama kasus Mulan Jameela di 2019, harusnya perkara sudah selesai. Tapi ternyata ada putusan (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) yang akhirnya mengubah keterpilihan Mulan Jameela," ujar Feri dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com , Selasa (23/4/2024).

"Jadi ini bukan tidak mungkin itu bisa begitu ya. Tetapi sekali lagi ini amat jarang, tetapi sekali lagi ini cukup berbeda karena pilpres," sambung dia.

Di sisi lain, Feri menilai bahwa gugatan PDI-P terhadap KPU sulit dikabulkan.

Menurutnya, apabila gugatan tersebut dikabulkan, justru terkesan hanya mengandalkan kekuatan politik dibanding kekuatan konstitusi.

"Kalau kemudian terjadi putusan PTUN dan kekuatan politiknya memang menghendaki misalnya calon wakil presiden didiskualifikasi karena kealpaan administrasi itu bisa saja," kata Feri.

"Tetapi itu akan sangat jarang dan terkesan mengandalkan kekuatan politik dibandingkan kekuatan konstitusi," kata dia lagi.

Terlepas dari itu semua, Feri mengingatkan bahwa putusan MK harus tetap dihormati, sekalipun dalam prosesnya banyak kejanggalan.

"Bagi saya, banyak yang janggal, banyak yang menyakitkan kita semua melihat proses berdemokrasi yang buruk, tetapi di ujung ini semua memang penghormatan terhadap proses berkonstitusi harus dikedepankan," tegas dia.

"Tapi ini tidak menutup seluruh kritik, kritik itu harus dijalankan untuk mengingatkan kekuasaan agar di atas mereka semua ada kekuatan rakyat, di atas kekuatan rakyat, kata Bung Karno, ada kekuatan Tuhan Yang Maha Esa," imbuh dia.

PDI-P gugat ke PTUN

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum PDI-P Gayus Lumbuun meminta KPU untuk menunda penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih yang dijadwalkan pada Rabu (24/4/2024).

Menurut Gayus, penetapan perlu ditunda…

Tag pdi-p gugat kpu ke ptun gugat ke ptun pdi-p gugat ke ptun mk.

TTS Eps 137: Yuk Lebaran

TTS Eps 136: Takjil Khas di Indonesia

TTS Eps 135: Serba Serbi Ramadhan

Games Permainan Kata Bahasa Indonesia

TTS - Serba serbi Demokrasi

TTS Eps 130 - Tebak-tebakan Garing

TTS - Musik Yang Paling Mengguncang

Terkini Lainnya

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Penetapan presiden di kpu: prabowo mesra dengan anies, titiek malu-malu jadi ibu negara, nyanyi "pertemuan" di depan titiek soeharto, prabowo: sudah presiden terpilih, harus tepuk tangan walau suara jelek, pkb beri sinyal gabung koalisi prabowo, cak imin dinilai ingin amankan kursi ketum, 2 prajurit tersambar petir di mabes tni, 1 meninggal dunia, pakar sebut semua lembaga tinggi negara sudah punya undang-undang, hanya presiden yang belum, now trending.

Kisah Adi Latif Mashudi, Tinggalkan Korea Selatan Saat Bergaji Puluhan Juta Rupiah demi Jadi Petani di Blora (Bagian 1)

14 Kepala Daerah Penerima Satyalancana dari Jokowi, Ada Bobby tapi Gibran Batal Hadir

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Ukraina Mulai Gunakan Rudal Balistik Jarak Jauh untuk Serang Rusia

Mungkin anda melewatkan ini.

Alasan Chandrika Chika dkk Konsumsi Narkoba: Bukan Doping, untuk Pergaulan

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Tak Hanya Chandrika Chika, Polisi juga Tangkap Atlet E-Sport Terkait Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

• Entertainment
• Pesona Indonesia
• Artikel Terpopuler
• Artikel Terkini
• Topik Pilihan
• Artikel Headline
• Harian KOMPAS
• Kompasiana.com
• Pasangiklan.com
• Gramedia.com
• Gramedia Digital
• Gridoto.com
• Bolasport.com
• Kontan.co.id
• Kabar Palmerah
• Kebijakan Data Pribadi
• Pedoman Media Siber

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

• Disabilitas

Mengenal Gratification, Ciri-Ciri, Dasar Hukum, Sanksi, dan Contohnya

Gratification atau gratifikasi adalah kepuasan moneter untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik.

Diperbarui 25 Apr 2024, 19:25 WIB Diterbitkan 25 Apr 2024, 19:25 WIB

Liputan6.com, Jakarta Arti gratification dalam kamus Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia adalah kepuasan moneter untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Dalam arti sempit, kata gratification adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Apa Itu Gratifikasi? Kenali Ciri-Ciri, Sanksi, dan Cara Mengenalinya

Alur pengaduan kpk, ketahui bentuk tindak pidana korupsi, 50 kata-kata anti korupsi, menginspirasi dan meningkatkan kesadaran.

Advertisement

Gratifikasi dapat diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dapat dilakukan dengan atau tanpa sarana elektronik. Sejatinya praktik gratification dapat merusak integritas dan profesionalisme, terutama di sektor publik.

Ciri-ciri gratification termasuk adanya keterlibatan dua pihak: pemberi dan penerima. Gratifikasi dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa contoh gratifikasi termasuk memberi uang, barang berharga, tiket liburan, atau fasilitas lainnya kepada seseorang.

Agar lebih paham, berikut Liputan6.com ulas mengenai pengertian gratification beserta ciri-ciri, dasar hukum , sanksi, dan contohnya yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (25/4/2024). 

Mantan pegawai Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo divonis penjara selama 14 tahun. Ia terbukti bersalah telah melakukan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini .

Pengertian Gratification

Gratification atau gratifikasi adalah kepuasan moneter untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Dalam arti sempit, gratification adalah pmeberian kepada seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh.

Secara umum, gratifikasi merujuk pada pemberian atau penerimaan sesuatu yang bersifat menyenangkan atau menguntungkan, baik berupa uang, barang, atau jasa, sebagai imbalan atas suatu layanan atau tindakan tertentu. Dalam konteks hukum dan etika, gratifikasi seringkali merujuk pada praktik memberi atau menerima suatu bentuk imbalan yang tidak semestinya atau tidak sah.

Dalam KBBI, gratifikasi dikenali juga dalam bentuk positif dan negatif. Gratifikasi negatif adalah pemberian yang dilakukan dengan tujuan pamrih, sedangkan gratifikasi positif dimaknai sebagai pemberian yang dilakukan dengan niat tulus sebagai tanda kasih, tanpa mengharapkan balasan apa pun.

Gratification adalah istilah yang dijelaskan dalam UU 31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12. Dalam UU ini, yang gratifikasi dipahami sebagai pemberian dalam arti luas. Pemberian yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratification ini baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Biasanya, apa itu gratifikasi digunakan dalam konteks pemberian yang diterima oleh PNS atau penyelenggara negara.

Ciri-Ciri Gratification

Ciri-ciri gratifikasi adalah hal-hal yang dapat membantu mengidentifikasi atau mengenali adanya praktik pemberian atau penerimaan imbalan yang tidak semestinya. Dalam konteks yang berbeda, ciri-ciri ini dapat menunjukkan bahwa terdapat potensi pelanggaran etika, hukum, atau kebijakan. Berikut adalah beberapa ciri-ciri gratifikasi yang perlu diketahui:

1. Tidak Wajar atau Tidak Proporsional

Salah satu ciri utama gratifikasi adalah ketidakwajaran atau ketidakproporsionalan imbalan yang diberikan atau diterima terhadap layanan atau tindakan yang dilakukan. Contohnya adalah pemberian uang atau barang yang besar kepada pejabat pemerintah dalam rangka mendapatkan keuntungan atau perlakuan khusus yang seharusnya tidak diberikan.

2. Tersembunyi atau Tidak Terbuka

Gratifikasi sering kali dilakukan secara tersembunyi atau tidak terbuka untuk umum. Hal ini dilakukan agar tidak menarik perhatian atau agar tidak melanggar kebijakan atau hukum yang berlaku. Misalnya, pengiriman hadiah atau uang secara diam-diam kepada pejabat untuk mempengaruhi keputusan tertentu.

3. Mengarah pada Konflik Kepentingan

Gratifikasi dapat mengarah pada konflik kepentingan di mana penerima imbalan harus membuat keputusan yang memengaruhi pemberi imbalan tersebut. Contohnya adalah penerimaan hadiah besar oleh seorang pegawai yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang diambil terhadap pemberi imbalan tersebut.

4. Bertentangan dengan Aturan atau Kebijakan

Jika praktik pemberian atau penerimaan imbalan melanggar aturan, kebijakan, atau kode etik yang berlaku, hal ini dapat menjadi ciri kuat adanya gratifikasi. Misalnya, dalam suatu organisasi atau lembaga, penerimaan hadiah di luar batas tertentu dapat dianggap melanggar kebijakan anti-korupsi.

5. Mengandung Imbalan yang Bersifat Pribadi

Gratifikasi sering kali memberikan manfaat atau imbalan yang bersifat pribadi kepada penerima, seperti uang tunai, barang-barang mewah, atau fasilitas eksklusif. Penerimaan imbalan semacam ini dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas dan independensi penerima dalam pengambilan keputusan.

6. Dilakukan dengan Tujuan Mempengaruhi

Gratifikasi umumnya dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang. Pemberi imbalan berharap mendapatkan keuntungan atau perlakuan khusus, sementara penerima imbalan mungkin diharapkan untuk memberikan balasan atau menguntungkan pemberi imbalan tersebut.

Dasar Hukum Gratification

• Pasal 128 ayat (1) Undang-undang No.31/1999 jo Undang-undang No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nontor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
• Pasal 120 ayat (1) Undang-undang No.31/1999 jo Undang-undang No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Ayet (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK 06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

Sanksi Gratification

Hukuman bagi penerima gratifikasi diatur dalam Pasal 12 UU No. 20/2001. Penerima gratifikasi bisa didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Ini berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Hukuman ini juga berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Contoh Kasus Gratification yang Dilarang

Beberapa contoh kasus gratifikasi yang dilarang adalah sebagai berikut ini:

• Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
• Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya
• Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
• Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan
• Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
• Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
• Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
• Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu
• Pemberian hadiah kepada dosen dari mahasiswa setelah melaksanakan sidang skripsi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Gratification

Gratifikasi, gratifikasi adalah, ciri-ciri gratification, contoh kasus gratification.

Chandrika Chika

Profil dan Fakta Menarik Chandrika Chika, Populer Karena Joget Papi Chulo Kini Malah Ditangkap Akibat Narkoba

Chandrika Chika Jalani Asesmen Kasus Narkoba, Isu Blokir Rekening Harvey Moeis Dibuka

Chandrika Chika Jalani Asesmen di BNN Setelah Orang Tua Ajukan Permohonan Rehab

Kronologi Polisi Gerebek Pesta Narkoba Selebgram Chandrika Chika dan Atlet E-Sport Jeixy

Chandrika Chika Pernah Diwanti-wanti Hard Gumay untuk Ubah Gaya Hidup agar Tak Terseret Kasus Hukum Lagi

6 Pernyataan Keluarga, Ayahanda dan Ibunda Usai Kasus Narkoba Chandrika Chika Terungkap

Infografis Penetapan Prabowo-Gibran, Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029

Momen Prabowo Subianto Gemas dengan Anies Baswedan, Usai Pidato Sebagai Presiden Terpilih 2024-2029

Usai Putusan MK Tolak Seluruh Gugatan Pilpres 2024, Siapa Jadi Oposisi?

VIDEO: Ajakan Bersatu Kembali Usai Putusan Mahkamah Konstitusi

Prabowo-Gibran jadi Presiden-Wapres Terpilih, Zulkifli Hasan: Gonjang-Ganjing Pemilu Selesai

3 Pernyataan KPU Jelang Menetapkan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024

Piala asia u-23 2024.

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 Vs Korea Selatan di Perempat Final Piala Asia U-23 2024

Jelang Perempat Final Piala Asia U-23, Pelatih Korea Selatan Waspadai 3 Hal dari Timnas Indonesia U-23

Prediksi Perempat Final Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia U-23 Vs Korea Selatan: Berburu Tiket Olimpiade

Top 3 Berita Bola: Jadwal Lengkap Piala Asia U-23 2024: Siapa Lolos ke Semifinal?

Jadwal dan Hasil Piala Asia U-23 2024: Siapa Lolos ke Semifinal?

4 fakta menarik jelang duel perempat final piala asia u-23 2024 korea selatan vs timnas indonesia.

Hasil BRI Liga 1: Dewa United vs Madura United Imbang, Tiket Terakhir Championship Series Masih Diperebutkan

Link Live Streaming BRI Liga 1 Persib Bandung vs Borneo FC, Kamis 25 April 2024 di Vidio

Hasil BRI Liga 1: Bantai Barito Putera, Bhayangkara FC Tetap Tak Selamat dari Zona Degradasi

Klasemen BRI Liga 1: Peserta Championship Series Bertambah, Susul Borneo FC dan Persib Bandung

Hasil BRI Liga 1 Persik Kediri vs PSS Sleman: Drama 8 Gol dan 1 Kartu Merah, Macan Putih Gagal ke Championship Series

Persebaya Keok Lagi Dibekuk Bali United di Kandang, Paul Munster Sebut Anak Asuhnya Kalah Mental