contoh soal essay hukum peradilan

Contoh soal essay lengkap jawaban sistem hukum dan peradilan di indonesia

Hai kawan-kawan, admin akan memberikan contoh soal essay lengkap jawaban sistem hukum dan peradilan di indonesia. Semoga saja Contoh soal essay lengkap jawaban sistem hukum dan peradilan di indonesia ini bermanfaat banyak.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum eropa (karena Indonesia lama dijajah bangsa eropa), sistem hukum agama, dan sistem hukum adat. Adapun sistem hukum yang ada di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Untuk sistem peradilan di Indonesia dikenal dengan sebutan lembaga yudikatif atau kehakiman. Berikut ini adalah Contoh soal essay lengkap jawaban sistem hukum dan peradilan di indonesia

Soal No. 1). Jelaskan penggolongan hukum menurut wujudnya !

Jawaban 1) Hukum tertulis, yaitu hukum yang ditulis secara resmi oleh lembaga yang berwenang, misalnya undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan pemerintah. 2) Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak ditulis secara resmi, tetapi masih hidup dan terpelihara dalam masyarakat, serta masih diakui secara sah sebagai hukum yang berlaku. Misalnya, pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus dan aturan-aturan agama. Di dalam praktik kenegaraan sering disebut konvensi.

Soal No. 2). Apa tugas dan fungsi pengadilan negeri?

Jawaban: Pengadilan negeri bertugas dan berfungsi memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan tersangka, keluarga atau kuasa hukum kepada ketua pengadilan.

Soal No. 3). Jelaskan yang dimaksud dengan banding!

Jawaban: Pengajuan perkara dari peradilan negeri ke peradilan tinggi di mana persoalannya telah divonis di peradilan negeri.

Soal No. 4). Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001, sebutkan yang termasuk tindak pidana korupsi!

Jawaban a. Merugikan keuangan negara. b. Suap-menyuap. c. Penggelapan dalam jabatan. d. Pemerasan. e. Perbuatan curang. f. Benturan kepentingan dalam pengadaan. g. Gratifkasi.

Soal No. 5). Jelaskan pengertian sistem hukum nasional!

Jawaban: Sistem hukum nasional adalah keseluruhan aturan-aturan yang berlaku dalam suatu negara (Indonesia) yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berkaitan sehingga membentuk suatu mekanisme yang teratur.

Soal No. 6). Jelaskan pengertian sistem peradilan nasional!

Jawaban: Sistem peradilan nasional adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten.

Soal No. 7). Sebutkan sumber hukum-sumber hukum formal!

Jawaban: Sumber hukum formal meliputi: – undang-undang atau statute, – kebiasaan atau custom, – keputusan hakim atau yurisprudensi, – traktat atau treaty, – doktrin atau pendapat ahli hukum.

Soal No. 8). Sebutkan tata hukum Indonesia secara hierarkis!

Jawaban: Tata hukum Indonesia secara hierarkis sebagai berikut. a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Undang-undang/Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. c. Peraturan pemerintah. d. Peraturan presiden. e. Peraturan daerah.

Soal No. 9). Sebutkan alat-alat kelengkapan lembaga peradilan!

Jawaban: Alat kelengkapan lembaga peradilan meliputi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Soal No. 10). Sebutkan lembaga-lembaga dalam peradilan di Indonesia!

Jawaban: Lembaga-lembaga dalam peradilan di Indonesia meliputi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, terdapat juga lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Soal No. 11). Sebutkan ciri ciri hukum nasional !

Jawaban a. Adanya perintah dan/atau larangan. b. Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati semua orang.

Soal No. 12). Sebutkan unsur-unsur Hukum!

Jawaban: 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2) Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3) Peraturan itu bersifat memaksa. 4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Soal No. 13). Jelaskan perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana!

Jawaban: Hukum perdata bersifat privat yang menitikberatkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan (perseorangan). Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalamhukum perdata hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat

Soal No. 14). Sebutkan Tara urutan hierarki perundangan-undangan di Indonesia!

Jawaban: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang d. Peraturan Pemerintah e. Peraturan Presiden f. Peraturan Daerah Provinsi dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Soal No. 15). Jelaskan hubungan antara kesadaran hukum dan tegaknya keadilan!

Jawaban: Kesadaran hukum merupakan kesadaran untuk menegakkan keadilan hukum, jika kesadaran itu tidak ada maka tidak akan mendirikan ketegakan keadilan.

Soal No. 16). Siapa saja yang boleh ikut melihat jalannya persidangan ?

Jawaban : Siapa saja bisa melihat jalannya persidangan karena persidangan sifatnya terbuka untuk umum kecuali untuk perkara Kesusilaan dan perkara dimana terdakwanya adalah anak-anak.

Soal No. 17). Apa saja yang tidak boleh dibawa ke ruang sidang – Tata Tertib Persidangan ?

• Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang, seperti : senjata api, benda tajam, bahan peledak dan sejenisnya
• Membawa alat perekam, baik kamera, tape recorder maupun video recorder tanpa seijin Majelis Hakim
• Makanan dan minuman

Soal No. 18). Bagaimanakah syarat dan prosedur untuk naik banding ?

• Banding Perkara Pidana diajukan ke Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari setelah putusan dan tidak dipungut biaya
• Banding Perkara Perdata di ajukan ke Kepaniteraan Perdata dalam waktu 14 hari setelah putusan, dengan membayar perkara banding

Soal No. 19). Berapakah rincian biaya untuk mengajukan gugatan. Apakah ada tanda terima untuk itu ?

• Untuk perkara Pidana tidak dikenakan biaya kecuali terdakwa dinyatakan terbukti bersalah
• Untuk perkara Perdata, rincian biaya-nya dapat dilihat pada papan informasi yang terdapat di depan Kasir yang terletak di dalam ruang Panitera Muda Perdata.
• Sedangkan untuk Perkara Khusus dapat dilihat pada brosur yang disediakan di lobby Pengadilan Negeri

SekolahMuOnline

Media Informasi dan Belajar Online

Contoh Soal dan Jawabannya Bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia (PPKn Kelas XI SMA/SMK/MA)

• Contoh Soal PPKn Pilihan Ganda dan Jawabannya  Bab 1 Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
• Contoh Soal dan Jawabannya  Bab 1 : Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
• Contoh Soal PPKn dan Jawabannya  Bab 2 Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila (PPKn Kelas XI SMA/SMK/MA) ~ Part 1
• Contoh Soal PPKn dan Jawabannya  Bab 2 Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila (PPKn Kelas XI SMA/SMK/MA) ~ Part 2
• Contoh Soal dan Jawabannya Bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
• Rangkuman PPKn Kelas XI. Bab 1: Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
• Rangkuman PPKn Kelas XI. Bab 2.  Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila  
• Rangkuman PPKn Kelas XI. Bab 3.  Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia
• Rangkuman PPKn Kelas XI. Bab 4.  Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia
• Rangkuman PPKn Kelas XI. Bab 5.  Mewaspadai Ancaman Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia  
• Rangkuman PPKn Kelas XI. Bab 6.  Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara K esatuan Republik Indonesia (NKRI)

Posting Komentar untuk "Contoh Soal dan Jawabannya Bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia (PPKn Kelas XI SMA/SMK/MA)"

Muttaqin id

Muttaqin adalah media blog pendidikan yang mengulas tentang agama, bisnis, pendidikan, materi sekolah, soal pelajaran, dan info menarik lainnya

Widget HTML #1

60 soal pilihan ganda sistem hukum, peradilan nasional & jawaban, soal pilihan ganda dan jawaban sistem hukum dan peradilan di indonesia, soal pilihan ganda sistem hukum dan peradilan nasional.

Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

4 komentar untuk "60 soal pilihan ganda sistem hukum, peradilan nasional & jawaban".

Terimakasih karna ini membantu sy dalam tugas kuliah saya di mk evaluasi pembelajaran

terimakasih

soal sma peran kejaksaan

terimakasih kakak,sangat membantu

Silahkan berkomentar . .

• #FISIOTERAPI
• #REKAM MEDIS

Soal Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Soal Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia – Halo sobat Dinas.id , inilah rekomendasi contoh soal-soal Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kelas 10, 11, dan 12 SMA untuk Ujian Akhir Semester (UAS) , Ujian Tengah Semester (UTS) genap, ganjil, gasal . Oke, mari pelajari kumpulan contoh soal-soal sesuai kisi-kisi pertanyaan tentang sistem hukum dan peradilan di indonesia.

* (Disertai kunci jawaban di akhir soal)

Soal Pilihan Ganda

Oke, bacalah petunjuk di bawah ini sebelum menjawab soal!

Soal Kelas 9

Soal Kelas 8

Soal Kelas 7

Pilihlah satu jawaban yang paling benar!

1. Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakannya itu dengan hukuman tertentu adalah pendapat dari ….

A. J.C.T. Simorangkir

B. S.M. Amin

C. E.M. Meyers

D. Immanuel Kant

E. Rowan Atkinson

2. “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”. Pernyataan tersebut merupakan bunyi UUD NRI Tahun 1945 yaitu pasal ….

A. 1 ayat (1)

B. 1 ayat (2)

C. 1 ayat (3)

D. 2 ayat (1)

E. 2 ayat (2)

3. Yang termasuk penggolongan hukum berdasarkan isinya adalah …

A. Hukum undang-undang dan traktat

B. Hukum kebiasaan dan internasional

C. Hukum traktat dan nasional

D. Hukum publik dan privat

E. Hukum alam dan kebiasaan

4. Yang tidak termasuk penggolongan hukum berdasarkan sumbernya adalah …

A. Hukum undang-undang

B. Hukum kebiasaan

C. Hukum traktat

D. Hukum yurisprudensi

E. Hukum alam

5. Perhatikan pernyataan berikut!

1. Hukum nasional

2. Hukum internasional

3. Hukum alam

4. Hukum asing

5. Hukum tata negara

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk hukum berdasarkan tempat berlakunya adalah….

6. Perhatikan pernyataan berikut!

1. Berisi perintah dan larangan

2. Perintah dan larangan bersifat memaksa

3. Berisi anjuran dan perintah

4. Adanya sanksi atau hukuman

Yang merupakan ciri-ciri dari hukum adalah ….

E. 1, 2, 3, 4

7. Dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi antarnegara, Indonesia perlu memperluas perjanjian ….

A. Bilateral

B. Multilateral

C. Ekstradisi

D. Ekspansi

E. Regional

8. Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan para hakim untuk memutuskan perkara yaitu….

B. Undang-undang

D. Yurisprudensi

E. Kebiasaan internasional

9. Ius Constitutum adalah ….

A. Hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia

B. Hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum tersebut.

C. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang

D. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu

E. Hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum

10. Di bawah ini yang merupakan pembagian hukum berdasarkan waktu berlakunya adalah ….

A. Ius constitutum, ius constituendum, hukum asasi/alam

B. Hukum material, hukum formal, hukum undang-undang

C. Ius constitutum, ius constituendum, hukum kebiasaan

D. Hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja

E. Hukum undang-undang, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum kebiasaan

11. Menurut wujudnya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu….

A. Tertulis dan tidak tertulis

B. Objektif dan subjektif

C. Material dan formal

D. Privat dan publik

E. Nasional dan gereja

12. Peradilan Umum adalah badan peradilan yang meliputi ….

A. Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota.

B. Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di ibukota negara. BACA JUGA:   Soal Ciri, Agenda dan Proses Terjadinya Reformasi dan Kronologi Terjadinya Suksesi Politik

C. Pengadilan MA yang berkedudukan di ibukota propinsi

D. Peradilan Militer

E. Mahkamah Konstitusi

13. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

1) A menggugat B agar melunasi hutang-hutangnya

2) C menganiaya D hingga luka di sekujur tubuhnya

3) Paslon Gubernur DKI yang kalah menggugat keputusan KPU DKI Jakarta

4) X mengadukan Y tetangganya yang mencuri jambu miliknya

5) Z seorang militer aktif desersi meninggalkan tugas tanpa izin komandan

Yang termasuk perkara yang diadili oleh Pengadilan Negeri ialah ….

A. 1) , 2) dan 4)

B. 2) , 3) dan 4)

C. 1) , 2) dan 5)

D. 1) , 3) dan 5)

E. 3) , 4) dan 5)

14. Lembaga peradilan yang mengurusi mengenai persengketaan atau perselisihan antar lembaga negara ialah….

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah Konstitusi

C. Komisi Yudisial

D. Komisi Pemberantasan Korupsi

E. Badan Pemeriksa Keuangan

15. Pengadilan tingkat pertama ialah ….

A. Pengadilan Negeri

B. Pengadilan Tinggi

C. Mahkamah Agung

D. Mahkamah Konstitusi

E. Pengadilan Agama

16. Perhatikan kasus berikut ini!

Apabila terjadi suatu kasus hukum dimana seorang warga masyarakat melakukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pelayanan dan kebijakan dari instansi pemerintah yang menyalahi prosedur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dari kasus tersebut penggugat merasa di rugikan baik moril maupun materil, sehingga warga masyarakat tersebut dapat  melakukan gugatan ke ….

D. Pengadilan Tata Usaha Negara.

E. Pengadilan Tipikor

17. Apabila ada seorang pejabat sedang mengendarai mobil berhadapan dengan Polantas yang sedang razia, kebetulan tidak membawa surat-surat kendaraan dan tidak menggunakan sabuk pengaman, maka sikap yang paling baik adalah …. 

A. tancap gas meninggalkan Polisi yang sedang razia

B. mengakui kesalahan dan menerima surat tilang tapi tidak mau diadili di pengadilan

C. minta diijinkan pergi karena dia seorang pejabat sedang ada urusan dinas

D. memberi sedikit uang kepada petugas dan langsung pergi

E. menerima surat tilang dan diselesaikan di pengadilan

18. Yang bukan termasuk hukuman pokok ialah ….

A. Pidana mati

B. Pidana penjara

C. Pidana kurungan

D. Pengumuman keputusan hakim

E. Pidana denda

19. Dalam Hukum apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian . Biasanya dilakukan dalam perkara-perkara perdataan.

Contoh: Aviscena meminjam uang pada Reyhan dan berjanji akan mengembalikannya sebulan kemudian. Ternyata sudah melewati batas yang telah ditentukan Aviscena tidak mau melunasi utangnya dengan alasan belum punya uang. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pasal tersebut ada dua:a) Kemungkinan pertama Aviscena wajib membayar utang.b) Kemungkinan kedua Aviscena dibebaskan/diperpanjang pembayarannya asal ada kata sepakat antara Aviscena dan Reyhan.

Dalam kasus tersebut termasuk penggolongan hukum berdasarkan ….

A. sifatnya hukum

B. isinya hukum

C. waktu berlakunya

D. tempat berlakunya

E. cara mempertahankannya

20. Perilaku yang mencerminkan perilaku taat hukum ialah….

A. Memanipulasi data untuk kepentingan pribadi

B. Mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan

C. Menghormati guru yang mengajar saja

D. Membuang sampah pada tempatnya

E. Memindahkan barang orang lain tanpa izin

Kunci Jawaban

Pelajari Juga: Soal Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia

Demikian prediksi soal dan jawaban UTS, UAS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tentang Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia Kelas 10, 11, dan 12 SMA yang bisa kami sajikan, disimak secara saksama yah. Merdeka Belajar!

Yuk, Kami juga Ada di Google News , KLIK DISINI!

Artikel Direkomendasikan

Soal Kelas 12

Soal Kelas 11

Soal Kelas 10

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.

• Pasang Iklan
• PRIVACY POLICY

Media Sosial

Lengkap - Contoh Soal Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia Kelas 11 SMA/MA

Soal Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia Kelas 11 SMA/MA  - Adik adik yang baik apa kabar? nah pada kesempatan yang baik ini kakak ingin membagikan kepada adik adik mengenai soal yang telah disusun, soal ini tentunya kakak ambil dari mata pelajaran Pendidikan Kwarganegaraan (PKn) dirangkum dari materi Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia untuk adik adik Kelas 11 SMA/MA. Kakak juga menyediakan kunci jawaban agar memudahkan adik adik dalam memahami soal demi soal. Selamat mengerjakan. Semangat!

• Soal Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia
• Materi Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum
• Materi Tata Hukum Republik Indonesia
• Materi Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga Peradilan
• Materi Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga Peradilan
• Materi Sikap dan Perilaku Sesuai Hukum
• Kemungkinan pertama Aviscena wajib membayar utang.
• Kemungkinan kedua Aviscena dibebaskan/diperpanjang pembayarannya asal ada kata sepakat antara Aviscena dan Reyhan, 

• Materi PKn Kelas 10 SMA
• Materi PKn Kelas 11 SMA
• Materi PKn Kelas 12 SMA
• contoh soal sistem hukum dan peradilan di indonesia kelas 11
• pertanyaan sulit tentang sistem hukum dan peradilan di indonesia
• buatlah 5 pertanyaan tentang sistem hukum dan peradilan di indonesia
• tts tentang sistem hukum dan peradilan di indonesia
• sistem peradilan di indonesia
• soal pkn tentang perlindungan dan penegakan hukum di indonesia
• soal pilihan ganda perlindungan dan penegakan hukum di indonesia
• apa tugas dan fungsi pengadilan negeri?
• pdf, 2018,2019,2020,2021,2022

Related Posts

Post a comment.

50 Contoh Soal PKN Kelas 11 Semester 1 Tentang Sistem Hukum dan Lembaga Peradilan di Indonesia Kurikulum 2013 (PG+Essay)~4

50 Contoh Soal PKN Kelas 11 Semester 1 Tentang Sistem Hukum dan Lembaga Peradilan di Indonesia (PG+Essay) SMA/MA/SMK/MAK Kurikulum 2013 Beserta Kunci Jawaban – Postingan ke-4 atau terakhir soal-soal kewarganegaraan kelas XI Semester Ganjil Bab 3 ini, merupakan lanjutan soal essay sistem hukum dan lembaga peradilan di Indonesia kelas 11 sebelumnya (soal essay/uraian nomor 21-35).

Di mulai dari pertanyaan nomor 36, berikut dibawah ini soal essay PKN kelas 11 semester 1 mengenai sistem hukum dan lembaga peradilan di Indonesia kurtilas edisi revisi.

36. Jelaskan yang dimaksud dengan hukum menurut Leon Duguit! Jawaban: Hukum merupakan aturan tingkah laku anggota masyarakat, yaitu aturan yang daya gunanya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan tindakan pelanggaran terhadap peraturan hukum akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.

37. Sebutkan tugas yang terdapat dalam ketentuan hukum! Jawaban: a. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat b. Menjamin ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. c. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.

38. Apakah yang dimaksud dengan ius constitutum? Jawaban: Ius constitum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarkat tertentu dlaam suatu daerah tertentu.

39. Jelaskan yang dimaksud dengan hukum tertulis yang dikodifikasikan! Jawaban: hukum tertulis yang dikodifikasikan adalah hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Contoh: KUHP dan KUH Perdata.

40. Jelaskan tujuan hukum nasional Indonesia! Jawaban: tujuan hukum nasional Indonesia adalah mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, setiap warga Indonesia agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, cinta, dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana kehidupan makmur dan adil berdasarkan falsafah Pancasila.

41. Jelaskan yang dimaksud dengan peradilan dan pengadilan menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio! Jawaban: a. Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan. b. Pengadilan adalah lembaga yang melakukan proses peradilan, yaitu memeriksa dan memutuskan sengeketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang.

42. Bagaimanakah bunyi pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia? Jawaban: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dlaam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

43. Sebutkan wewenang pengadilan negeri! Jawaban: a. Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama b. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

44. Apakah kewajiban utama Mahkamah Agung? Jawaban: Melakukan pengawasan tertinggi atas segala tindakan-tindakan pengadilan lain di seluruh Indonesia dan menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya.

45. Jelaskan fungsi dari pengadilan tingkat pertama! Jawaban: Memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diakukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

46. Bagaimanakah sikap yang sesuai dengan hukum? Jawaban: sikap yang sesuai dengan hukum adalah sikap menaati semua hukum dan norma yang berlaku.

47. Sebutkan arti yang terkandung dalam kepatuhan hukum! Jawaban: kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran: a. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. b. Mempertahankan tertib hukum yang ada. c. Menegakkan kepastian hukum.

48. Jelaskan mengenai sikap terbuka yang mendukung ketentuan hukum! Jawaban: sikap terbuka merupakan sikap yang internal menunjukkan keinginan dari setiap warga untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku di masyarakat.

49. Sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga! Jawaban: a. Mematuhi perintah orang tua b. Ibadah tepat waktu c. Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya d. Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga

50. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum? Jawaban: pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku.

1 thought on “50 Contoh Soal PKN Kelas 11 Semester 1 Tentang Sistem Hukum dan Lembaga Peradilan di Indonesia Kurikulum 2013 (PG+Essay)~4”

• Pingback: 50 Contoh Soal PKN Kelas 11 Semester 1 Tentang Demokrasi Pancasila Kurikulum 2013 (PG+Essay)~3 • REFT Digital Blog

Leave a Comment Cancel reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

ID Hukum Indonesia

Contoh Soal Tentang Sistem Hukum Dan Peradilan Di Indonesia

Contoh Soal Tentang Sistem Hukum Dan Peradilan Di Indonesia . Contoh surat kuasa contoh surat kuasa #1 contoh surat kuasa #2. Contoh soal skd cpns 2023 ini sering keluar di ujian cat.

Web semoga saja contoh soal essay lengkap jawaban sistem hukum dan peradilan di indonesia ini bermanfaat banyak. Web bab 3 kelas xi sistem hukum dan peradilan di indonesia kuis untuk 2nd grade siswa. Web scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia.

Web 50 Contoh Soal Pkn Kelas 11 Semester 1 Tentang Sistem Hukum Dan Lembaga Peradilan Di Indonesia (Pg+Essay) Sma/Ma/Smk/Mak Kurikulum 2013.

Jelaskan pengertian sistem hukum nasional! Makna dan karakteristik hukum seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Web soal dan jawaban tentang sistem hukum peradilan nasional di indonesia telah kami sampaikan baik itu soal pilihan ganda dan soal essay uraian lengkap dengan kunci.

Web Semoga Saja Contoh Soal Essay Lengkap Jawaban Sistem Hukum Dan Peradilan Di Indonesia Ini Bermanfaat Banyak.

Web scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Web 1 pt berdasarkan uud nri tahun 1945 pasal 1 ayat (3), negara indonesia ialah. Web daftar isi ⇅ show konsekuensi dari ditetapkannya negara indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan.

Negara Agraris Negara Kesatuan Negara Hukum Negara Kepulauan Negara Yang.

“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan. Temukan kuis lain seharga moral science dan lainnya di quizizz gratis! Web bab 3 kelas xi sistem hukum dan peradilan di indonesia kuis untuk 2nd grade siswa.

Sistem Hukum Yang Berlaku Di Indonesia.

Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah. Sistim peradilan di indonesia peradilan berasal dari kata adil yang artinya segala sesuatu mengenai perkara pengadilan dalam lingkup negara indonesia. Soal dan pembahasan bab 2.

Klasifikasi Hukum Berdasarkan Kepustakaan Ilmu Hukum, Antara Lain:

Modul ini terbagi menjadi 5 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi. Web pembaca sekolahmuonline, berikut ini sekolahmuonline sajikan contoh soal pilihan ganda mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (ppkn) kelas 11 lengkap. Contoh surat kuasa contoh surat kuasa #1 contoh surat kuasa #2.

Cari Blog Ini

Markombur.com, soal dan jawaban materi sistem hukum di indonesia – ppkn kelas 11 sma/smk.

• Jelaskan filosofi hukum itu ibarat pagar di kebun binatang
• Mengapa hukum dibentuk?
• Apa yang terjadi jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum?
• Apa yang maksud dengan hukum?
• Sebutkan unsur yang terdapat dalam hukum
• Apa yang menjadi karakteristik dari hukum?
• Ketentuan hukum mempunyai tugas, apa saja itu?
• Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan berdasarkan apa apa saja?
• Sebutkan macam-macam hukum berdasarkan sumbernya
• Ada berapakah hukum berdasarkan tempat berlakunya dan sebutkan?
• Sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum berdasarkan bentuknya
• Sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum menurut waktu berlakunya
• Apa saja penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya?
• Sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum menurut sifatnya
• Sebutkan dan jelaskan penggolongan hukum menurut wujudnya
• Sebutkan dan jelaskan 2 macam hukum menurut isinya
• Jelaskan pengertian Tata Hukum
• Apa fungsi Tata Hukum
• Jelaskan pengertian Tata Hukum Indonesia
• Kapan tata hukum di Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia?
• Apa yang dimaksud dengan kodifikasi hukum dan contohnya
• Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
• Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
• Peraturan itu bersifat memaksa.
• Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
• Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat.
• Menjamin ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagian, dan kebenaran.
• Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan “main hakim sendiri” dalam pergaulan masyarakat.
• Berdasarkan sumbernya
• Berdasarkan tempat berlaku- nya
• Berdasarkan bentuknya
• Berdasarkan waktu berlakunya
• Berdasarkan cara mempertahankannya
• Berdasarkan sifatnya
• Berdasarkan wujudnya
• Berdasarkan isinya
• Hukum undang-undang , yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
• Hukum kebiasaan , yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan.
• Hukum traktat , yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antarnegara (traktat).
• Hukum yurisprudensi , yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.
• Hukum nasional , yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu.
• Hukum internasional , yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antarnegara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara- negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional (traktat).
• Hukum asing , yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. 
• Hukum gereja , yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya
• Hukum tertulis yang dikodifikasikan , yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya, KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang.
• Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden.
• Ius Constitutum (hukum positif) , yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
• Ius Constituendum (hukum negatif) , yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya, rancangan undang-undang (RUU).
• Hukum material , yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya.
• Hukum formal , yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya, Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hukum Acara Perdata, dan sebagainya.
• Hukum yang memaksa , yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan.
• Hukum yang mengatur , yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antarindividu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum (undang- undang). Misalnya, ketentuan dalam pewarisan ab-intesto (pewarisan berdasarkan undang-undang), baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat (testamen).
• Hukum objektif , yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu.
• Hukum subjektif , yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak.
• Hukum Pidana , yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi.
• Hukum Tata Negara , yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya.
• Hukum Tata Usaha Negara (administratif) , yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara.
• Hukum Internasional , yaitu mengatur hubungan antar negara, seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya.
• Hukum Perdata , yaitu hukum yang mengatur hubungan antarindividu secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan.
• Hukum Perniagaan (dagang) , yaitu hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam perdagangan. Contoh, hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya.
• Proklamasi Kemerdekaan: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia” .
• Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu…. disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan...
• Corpus Iuris Civilis (mengenai hukum perdata) yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus pada tahun 527-565
• Code Civil (mengenai hukum perdata) yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon pada tahun 1604
• Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (1 Mei 1848)
• Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (1 Mei 1848)
• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1 Januari 1918)

Posting Komentar

Bimbel SNBT

Bimbel UTBK SNBT, SNBP, PTN FAVORIT & KEDOKTERAN

• Search for:

Contoh Soal Essay PPKB UI Hukum

Persiapan masuk ke Jurusan Hukum Universitas Indonesia (UI) merupakan langkah penting bagi calon mahasiswa yang berambisi untuk mengejar pendidikan tinggi dalam bidang hukum. Salah satu tahap krusial dalam proses seleksi adalah ujian Penelusuran Potensi Kepribadian dan Kemampuan (PPKB) yang melibatkan soal-soal essay. Dalam artikel ini, kami akan memberikan contoh soal essay PPKB UI Hukum , serta panduan dan tips untuk menghadapi ujian ini dengan sukses.

Catatan: Contoh soal essay ini didesain sebagai panduan latihan bagi calon mahasiswa UI Jurusan Hukum. Namun, perhatikan bahwa konten aktual dari soal-soal pada tahun yang berbeda dapat bervariasi.

• Jelaskan perbedaan utama antara hukum pidana dan hukum perdata beserta contoh kasusnya.
• Diskusikan peran konstitusi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
• Apa yang dimaksud dengan prinsip praduga tak bersalah dalam sistem peradilan? Berikan contoh implementasinya.
• Jelaskan konsep tanggung jawab pidana korporasi dan sebutkan mengapa hal ini semakin relevan dalam era globalisasi.
• Apa yang dimaksud dengan hukum internasional dan bagaimana penerapannya di dalam suatu negara?
• Diskusikan dampak hukuman mati dalam sistem peradilan pidana dan adakah argumen yang mendukung penghapusan hukuman mati?
• Jelaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
• Apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual dan mengapa perlindungan hak ini penting bagi inovasi dan kreativitas?
• Diskusikan isu-isu hukum yang muncul dalam perkembangan teknologi seperti kebijakan privasi data dan hak cipta digital.
• Jelaskan peran hakim dalam melindungi hak asasi manusia dan memberikan keadilan kepada semua pihak.
• Apa peran konsultan hukum dalam dunia bisnis dan bagaimana kontribusinya dalam memitigasi risiko hukum?
• Diskusikan konsep legalitas dalam hukum pidana dan jelaskan apakah kepatuhan terhadap hukum selalu menjamin keadilan.
• Jelaskan konsep gugatan perdata dan bagaimana prosesnya berlangsung dalam sistem peradilan Indonesia.
• Apa peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat? Berikan contoh nyata.
• Diskusikan dampak ekonomi dan sosial dari pembajakan hak cipta dalam konteks hukum internasional.
• Jelaskan prinsip non-retroaktif dalam hukum pidana dan mengapa prinsip ini dianggap penting dalam memberikan keadilan.
• Apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi? Diskusikan upaya hukum yang dilakukan untuk memerangi korupsi di Indonesia.
• Jelaskan peran hukum lingkungan dalam mengatasi isu-isu lingkungan seperti polusi dan kerusakan ekosistem.
• Diskusikan implikasi hukum dari perkembangan teknologi blockchain dan cryptocurrency dalam sistem keuangan global.
• Jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep negara hukum dan jelaskan bagaimana implementasinya di dalam sistem hukum Indonesia.

Menghadapi ujian essay PPKB UI Hukum membutuhkan persiapan yang matang. Dengan memahami contoh soal, panduan menjawab, dan tips yang diberikan di atas, Anda dapat mempersiapkan diri secara efektif dan memberikan jawaban yang kuat serta berargumentasi dengan baik.

Anda dapat mengikuti bimbel SIMAK UI untuk persiapan lebih lanjut agar bisa bersaing dengan siswa lain. Akademi Prestasi menyediakan program les privat khusus PPPKB UI dan SIMAK UI terbaik di bimbing guru berpengalaman. Hubungi tim Akademi Prestasi untuk info lebih lanjut.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Name - City Menghubungi Product Time

Pertanyaan Tentang Hukum Internasional dan Jawabannya (Beberapa Tergolong Sulit)

Pertanyaan Tentang Hukum Internasional | Soal Essay Hukum Internasional | Soal Pilihan Ganda Hukum Internasional | Wislah Indonesia |

Pertanyaan Tentang Hukum Internasional

Tulisan ini berisi kumpulan contoh Pertanyaan Tentang Hukum Internasional, dengan dua format berupa soal essay ( esai/uraian ) dan soal pilihan ganda, serta dilengkapi dengan kunci jawabannya.

Hadirnya dua format ini menjadikan tulisan ini bukan hanya dimanfaatkan untuk mereka yang berada dalam lingkungan pendidikan formal, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh visitor wislah.com secara umum. 

Selamat membaca, semoga yang kamu butuhkan bisa ditemukan dalam tulisan ini

5 Contoh Soal Essay Tentang Hukum Internasional dan Jawabannya

1. Apa itu hukum internasional dan apa tujuannya?

Hukum internasional adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya. Tujuannya adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam berbagai bidang.

2. Apa perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional?

Hukum internasional berlaku untuk subjek hukum internasional, seperti negara dan organisasi internasional, sedangkan hukum nasional berlaku di dalam wilayah suatu negara dan untuk warga negara negara tersebut. Hukum internasional juga tidak memiliki otoritas tertinggi seperti hukum nasional yang diatur oleh pemerintah suatu negara.

3. Apa peran Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa internasional?

Mahkamah Internasional (ICJ) adalah badan yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa internasional antara negara atau organisasi internasional. ICJ memainkan peran penting dalam pengembangan hukum internasional dan menyelesaikan sengketa internasional melalui pendekatan yang adil dan berdasarkan hukum.

4. Apa itu yurisdiksi universal dalam hukum internasional?

Yurisdiksi universal adalah yurisdiksi yang dimiliki oleh suatu negara untuk menuntut dan mengadili tindakan kejahatan internasional, seperti kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yurisdiksi universal tidak terbatas oleh wilayah atau kewarganegaraan dan dapat diterapkan pada pelanggaran hukum internasional yang dilakukan di mana saja oleh siapa saja.

5. Apa pengaruh keputusan-keputusan Mahkamah Internasional terhadap praktik hukum internasional?

Keputusan-keputusan Mahkamah Internasional memiliki pengaruh penting terhadap praktik hukum internasional karena mereka menciptakan preseden hukum yang diakui oleh negara-negara dan organisasi internasional lainnya. Keputusan-keputusan tersebut dapat mempengaruhi pengembangan hukum internasional dan mengubah praktik hukum internasional yang ada.

15 Soal Pilihan Ganda Tentang Hukum Internasional dan Jawabannya

1. Apa yang dimaksud dengan hukum internasional?

a. Hukum yang berlaku di dalam wilayah suatu negara

b. Hukum yang berlaku antara negara dan organisasi internasional

c. Hukum yang berlaku di seluruh dunia

d. Hukum yang berlaku di dalam wilayah suatu negara dan antara negara

2. Apa yang menjadi tujuan hukum internasional?

a. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional

b. Meningkatkan kekayaan suatu negara

c. Meningkatkan kekuasaan suatu negara

d. Meningkatkan pengaruh suatu negara di dunia internasional

3. Apa perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional?

a. Hukum internasional berlaku untuk subjek hukum internasional, sedangkan hukum nasional hanya berlaku untuk warga negara suatu negara

b. Hukum internasional berlaku di seluruh dunia, sedangkan hukum nasional hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara

c. Hukum internasional diatur oleh organisasi internasional, sedangkan hukum nasional diatur oleh pemerintah suatu negara

d. Hukum internasional memiliki otoritas tertinggi yang dapat memaksa negara-negara untuk mengikuti peraturannya, sedangkan hukum nasional diatur oleh pemerintah suatu negara dan memiliki otoritas tertinggi di dalam wilayah negara tersebut.

4. Apa peran Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa internasional?

a. Membuat keputusan politik untuk menyelesaikan sengketa internasional

b. Menyediakan layanan mediasi untuk negara-negara yang terlibat dalam sengketa internasional

c. Menyelesaikan sengketa internasional melalui pendekatan yang adil dan berdasarkan hukum

d. Membuat keputusan tanpa mempertimbangkan hukum internasional yang berlaku

5. Apa itu yurisdiksi universal dalam hukum internasional?

a. Yurisdiksi yang dimiliki oleh suatu negara untuk menuntut dan mengadili tindakan kejahatan internasional

b. Yurisdiksi yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara

c. Yurisdiksi yang hanya berlaku untuk warga negara suatu negara

d. Yurisdiksi yang hanya berlaku untuk organisasi internasional

6. Apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional?

a. Perjanjian antara warga negara berbeda dari negara yang sama

b. Perjanjian antara negara yang berbeda

c. Perjanjian antara organisasi internasional yang berbeda

d. Perjanjian antara organisasi internasional dan negara yang berbeda

7. Apa yang dimaksud dengan kebiasaan internasional?

a. Aturan yang ditetapkan oleh negara-negara melalui perjanjian

b. Aturan yang dibuat oleh organisasi internasional

c. Praktik yang dilakukan secara konsisten oleh negara-negara dan dianggap sebagai hukum

d. Aturan yang ditetapkan oleh hukum nasional

8. Apa yang dimaksud dengan immunitas suverenitas?

a. Hak negara untuk mengambil tindakan dalam wilayah suverenitasnya tanpa campur tangan dari negara lain

b. Hak negara untuk tidak tunduk pada hukum internasional

c. Hak negara untuk memaksakan hukum nasionalnya pada negara lain

d. Hak negara untuk menolak kehadiran perwakilan negara lain di wilayahnya

9. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab internasional?

a. Tanggung jawab individu dalam melanggar hukum internasional

b. Tanggung jawab negara dalam melanggar hukum internasional

c. Tanggung jawab organisasi internasional dalam melanggar hukum internasional

d. Tanggung jawab individu dan negara dalam melanggar hukum internasional

10. Apa yang dimaksud dengan pengakuan negara?

a. Proses di mana negara-negara saling mengakui keberadaan dan kedaulatan satu sama lain

b. Proses di mana negara-negara saling mengakui hukum nasional satu sama lain

c. Proses di mana negara-negara saling mengakui organisasi internasional satu sama lain

d. Proses di mana negara-negara saling mengakui perjanjian internasional satu sama lain

11. Apa yang dimaksud dengan diplomasi dalam hubungan internasional?

a. Proses negosiasi antara negara-negara untuk mencapai kesepakatan

b. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi

c. Proses pemberian bantuan untuk negara yang membutuhkan

d. Proses penyebaran ideologi negara sebagai upaya untuk mempengaruhi negara lain

12. Apa yang dimaksud dengan teritorialitas dalam hukum internasional?

a. Prinsip bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengatur wilayahnya sendiri

b. Prinsip bahwa suatu negara tidak boleh melakukan tindakan agresi terhadap negara lain

c. Prinsip bahwa suatu negara harus menghormati kedaulatan negara lain

d. Prinsip bahwa suatu negara harus memperlakukan warga negara asing dengan adil dan sama

13. Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak hukum internasional?

a. Dokumen-dokumen hukum internasional yang dibuat oleh negara-negara

b. Organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan hukum internasional

c. Keputusan-keputusan Mahkamah Internasional yang menjadi preseden hukum

d. Prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum internasional yang diakui oleh negara-negara

14. Apa yang dimaksud dengan kejahatan internasional?

a. Kejahatan yang dilakukan oleh warga negara suatu negara di dalam wilayah negara tersebut

b. Kejahatan yang melanggar hukum nasional suatu negara

c. Kejahatan yang melanggar hukum internasional, seperti kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan

d. Kejahatan yang dilakukan oleh organisasi internasional

15. Apa yang dimaksud dengan doktrin suverenitas dalam hukum internasional?

Terimakasih atas kunjungannya, senang sudah membantu anda.

Related posts

Pertanyaan Tentang Biografi Soekarno dan Jawabannya (Beberapa Tergolong Sulit)

Pertanyaan Tentang Biografi Ra Kartini dan Jawabannya (Beberapa Tergolong Sulit)

Pertanyaan Tentang Biografi Bj Habibie dan Jawabannya (Beberapa Tergolong Sulit)

Pertanyaan Tentang Bisnis Model Canvas dan Jawabannya (Beberapa Tergolong Sulit)

Pertanyaan Tentang Bisnis Digital dan Jawabannya (Beberapa Tergolong Sulit)

Pertanyaan Tentang Bisnis Online dan Jawabannya (Beberapa Tergolong Sulit)

• GOOGLE NEWS
• TANYA WISLAH

Kumpulan Soal

Kumpulan Soal dan Materi Sekolah

Contoh Soal dengan Jawaban PKN Kelas XI Semester 2 Essay (Part-3)

Baca juga, materi yang sama dalam bentuk PG: contoh soal dengan jawaban PKN Kelas 11 Semester 2 Pilihan Ganda (Part-3)

Posting Komentar untuk "Contoh Soal dengan Jawaban PKN Kelas XI Semester 2 Essay (Part-3)"

Menu halaman statis.

Soal essay dan Jawaban tentang Sistem Hukum dan peradilan Internasional

Pos terkait.

Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut

Bagaimana tips tentang memaparkan atraksi wisata

Jelaskan yang kalian ketahui tentang hubungan antara singapura dengan indonesia

Karya seni rupa murni yaitu karya seni yang

Jelaskan peran internet dalam kegiatan konsumsi

2. kalimat yang memuat keterangan tempat terdapat pada nomor …. a. 1) b. 2) c. 3) d. 4) e. 5)

Ciri-ciri masyarakat yang telah dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah di Madinah

Tulislah kembali rancangan novel seperti kolom berikut ini dibuku tugasmu Ronggeng Dukuh Paruk

Kata kata anniversary 4 bulan buat pacar tersayang

Jurnal faktor-faktor yang Mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme pada bahan pangan hasil perikanan

Berita terkini, how to fetch data from database and display in react js, cara menyembunyikan sms di android tanpa aplikasi, apakah nasi uduk sama nasi kuning sama, what is the roles and responsibilities of php developer, kenapa wa tidak bisa centang 1, asi belum keluar setelah 4 hari melahirkan, apa saja alasan php masih bisa digunakan hingga saat ini minimal 3, cara mengatur jam tangan led layar sentuh, cara menghilangkan suara serak akibat batuk, minum soda sebelum medical check up, toplist popular, top 10 berikut yang bukan teknik gerak dasar dalam seni beladiri pencak silat adalah 2022, top 10 pada gerakan guling depan, saat kaki dan tangan lurus menyentuh matras, kepala digerakkan ke arah …. 2022, top 10 dalam sebuah kotak terdapat 10 bola yang diberi nomor 1 sampai 10. diambil sebuah bola secara acak 2022, top 10 orbital hibrida yang digunakan oleh atom c (nomor atom = 6) untuk berikatan dengan atom o adalah 2022, top 10 proses yang berlangsung di bagian yang ditunjukkan pada nomor 2 adalah 2022, top 9 gambarkan model menggunakan garis sebagai gambar garis yang digunakan adalah garis lurus lengkung 2022, top 10 pernyataan yang bukan contoh hak warga masyarakat ditunjukkan oleh nomor 2022, top 9 bagaimana teknik melakukan lari jarak menengah supaya efektif dan efisien gerakannya 2022, top 10 sumber daya alam di bawah ini yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah 2022, top 9 enam buah mutiara akan disusun menjadi sebuah gelang. ada berapa cara penyusunannya 2022, tentang kami.

• Hubungi Kami
• Privacy Policy
• Terms of Services
• Cookie Policy
• Knowledge Base
• Remove a post

SOAL UPA : HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

• Mode Terang
• Gabung Kompas.com+
• Konten yang disimpan
• Konten yang disukai
• Berikan Masukanmu

• Megapolitan
• Surat Pembaca
• Kilas Daerah
• Kilas Korporasi
• Kilas Kementerian
• Sorot Politik
• Kilas Badan Negara
• Kelana Indonesia
• Kalbe Health Corner
• Kilas Parlemen
• Konsultasi Hukum
• Infrastructure
• Apps & OS
• Tech Innovation
• Kilas Internet
• Elektrifikasi
• Timnas Indonesia
• Liga Indonesia
• Liga Italia
• Liga Champions
• Liga Inggris
• Liga Spanyol
• Internasional
• Sadar Stunting
• Spend Smart
• Smartpreneur
• Kilas Badan
• Kilas Transportasi
• Kilas Fintech
• Kilas Perbankan
• Tanya Pajak
• Sorot Properti
• Tips Kuliner
• Tempat Makan
• Panduan Kuliner Yogyakarta
• Beranda UMKM
• Jagoan Lokal
• Perguruan Tinggi
• Pendidikan Khusus
• Kilas Pendidikan
• Jalan Jalan
• Travel Tips
• Hotel Story
• Travel Update
• Nawa Cahaya
• Ohayo Jepang
• Kehidupan sehat dan sejahtera
• Air bersih dan sanitasi layak
• Pendidikan Berkualitas
• Energi Bersih dan Terjangkau
• Penanganan Perubahan Iklim
• Ekosistem Lautan
• Ekosistem Daratan
• Tanpa Kemiskinan
• Tanpa Kelaparan
• Kesetaraan Gender
• Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi
• Industri, Inovasi & Infrastruktur
• Berkurangnya Kesenjangan
• Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan
• Konsumsi & Produksi yang bertanggungjawab

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Kompas.com news nasional, pemilu 2024, achmad nasrudin yahya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menyebut tidak menutup kemungkinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat berbeda putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) terkait gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Feri merespons langkah PDI-P yang menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024.

Feri mencontohkan putusan MK mengenai gugatan hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, terutama dalam kasus politikus Partai Gerindra, Mulan Jameela yang menggugat partainya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa Partai Gerindra berhak menetapkan Mulan Jameela dan delapan orang lainnya sebagai anggota legislatif.

Baca juga: Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Merujuk kasus itu, Feri mengatakan ada kemungkinan PTUN akan mengeluarkan putusan berbeda dari MK. Namun, hal ini sangat jarang terjadi.

"Di saat MK sudah memutuskan hasil pileg, terutama kasus Mulan Jameela di 2019, harusnya perkara sudah selesai. Tapi ternyata ada putusan (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) yang akhirnya mengubah keterpilihan Mulan Jameela," ujar Feri dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com , Selasa (23/4/2024).

"Jadi ini bukan tidak mungkin itu bisa begitu ya. Tetapi sekali lagi ini amat jarang, tetapi sekali lagi ini cukup berbeda karena pilpres," sambung dia.

Di sisi lain, Feri menilai bahwa gugatan PDI-P terhadap KPU sulit dikabulkan.

Menurutnya, apabila gugatan tersebut dikabulkan, justru terkesan hanya mengandalkan kekuatan politik dibanding kekuatan konstitusi.

"Kalau kemudian terjadi putusan PTUN dan kekuatan politiknya memang menghendaki misalnya calon wakil presiden didiskualifikasi karena kealpaan administrasi itu bisa saja," kata Feri.

"Tetapi itu akan sangat jarang dan terkesan mengandalkan kekuatan politik dibandingkan kekuatan konstitusi," kata dia lagi.

Terlepas dari itu semua, Feri mengingatkan bahwa putusan MK harus tetap dihormati, sekalipun dalam prosesnya banyak kejanggalan.

"Bagi saya, banyak yang janggal, banyak yang menyakitkan kita semua melihat proses berdemokrasi yang buruk, tetapi di ujung ini semua memang penghormatan terhadap proses berkonstitusi harus dikedepankan," tegas dia.

"Tapi ini tidak menutup seluruh kritik, kritik itu harus dijalankan untuk mengingatkan kekuasaan agar di atas mereka semua ada kekuatan rakyat, di atas kekuatan rakyat, kata Bung Karno, ada kekuatan Tuhan Yang Maha Esa," imbuh dia.

PDI-P gugat ke PTUN

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum PDI-P Gayus Lumbuun meminta KPU untuk menunda penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih yang dijadwalkan pada Rabu (24/4/2024).

Menurut Gayus, penetapan perlu ditunda…

Tag pdi-p gugat kpu ke ptun gugat ke ptun pdi-p gugat ke ptun mk.

TTS Eps 137: Yuk Lebaran

TTS Eps 136: Takjil Khas di Indonesia

TTS Eps 135: Serba Serbi Ramadhan

Games Permainan Kata Bahasa Indonesia

TTS - Serba serbi Demokrasi

TTS Eps 130 - Tebak-tebakan Garing

TTS - Musik Yang Paling Mengguncang

Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Pengamat: nasib ganjar usai pilpres tergantung pdi-p, anies beda karena masih punya pesona elektoral, klarifikasi unggahan di instagram, zita: postingan kopi berlatar belakang masjidilharam untuk pancing diskusi, pengamat: yang berhak minta pdi-p cabut menteri hanya jokowi, tkn siapa, tak copot menteri pdi-p, jokowi dinilai pertimbangkan persepsi publik, sandiaga usul ppp gabung koalisi prabowo-gibran, mardiono: keputusan strategis lewat mukernas, now trending.

KTP Jakarta Tak Sesuai Domisili Mulai Dinonaktifkan, Ini Cara Ceknya

Viral Mainan "Influencer" Tertahan di Bea Cukai, Ini Penjelasan Sri Mulyani

10 Sup Terbaik di Dunia Versi Taste Atlas, Ada Rawon dan Soto Betawi

Wanita Jatuh ke Celah Peron dan Gerbong KRL di Stasiun Manggarai

Juru Parkir Hotel Braga Purwokerto Tewas Ditembak Pengunjung, Korban Terluka di Dada

Jambret Beraksi di Depan JIS, Salah Satu Pelaku Diduga Wanita

Mungkin anda melewatkan ini.

Alasan Chandrika Chika dkk Konsumsi Narkoba: Bukan Doping, untuk Pergaulan

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Tak Hanya Chandrika Chika, Polisi juga Tangkap Atlet E-Sport Terkait Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

• Entertainment
• Pesona Indonesia
• Artikel Terpopuler
• Artikel Terkini
• Topik Pilihan
• Artikel Headline
• Harian KOMPAS
• Kompasiana.com
• Pasangiklan.com
• Gramedia.com
• Gramedia Digital
• Gridoto.com
• Bolasport.com
• Kontan.co.id
• Kabar Palmerah
• Kebijakan Data Pribadi
• Pedoman Media Siber

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30+ Contoh Soal TWK Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dengan Jawaban-Pembahasan

Kumpulan Soal TWK Lengkap dengan Jawaban dan Pembahasan

Tes Wawasan Kebangsaan adalah salah satu tipe ujian yang akan dihadapi para peserta. Untuk detikers yang membutuhkan contoh soalnya sebagai bahan latihan, di bawah ini 30+ contoh soal TWK beserta jawaban dan pembahasannya!

Dirangkum dari situs resmi Rekrutmen Bersama BUMN 2024, materi tes satu ini akan diberikan untuk lulusan D-III, D-IV, S1, dan S2 pada tahap Tes Online 1. Adapun untuk lulusan SMA/sederajat, akan menghadapi tes ini pada tahap Tes Online 2.

Dalam artikel ini, detikJogja siapkan lebih dari 30 contoh soal TWK beserta jawaban dan pembahasannya yang dihimpun dari buku Panduan Sukses Tes BUMN & CPNS oleh Tim Presiden Eduka dan buku Panduan Tes Resmi CPNS & BUMN oleh Aryo Dewantara dan Tim Litbang EMC.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

#1 Beribadah dan menganut agama merupakan hak asasi...

A. Pribadi B. Perlakukan dan perlindungan C. Politik D. Sosial budaya E. Universal

Jawaban: A Pembahasan: Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai kepercayaannya. Hal ini tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 22 ayat 10.

#2 Setiap produk hukum yang dihasilkan di negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tercantum pada...

A. TAP MPR No. V/MPR/1973 B. TAP MPR No. II/MPR/1978 C. TAP MPR No. IV/MPR/1978 D. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 E. TAP MPR No. VI/MPR/1978

Jawaban: D Pembahasan: Dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, dijelaskan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum, antara lain sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan hukum.

#3 Zoon Politicon memiliki arti bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya di masyarakat. Teori ini dicetuskan oleh...

A. Plato B. Aristoteles C. Napoleon D. J.J. Rousseau E. George Washington

Jawaban: B Pembahasan: Manusia adalah Zoon Politicon, adalah teori dari Aristoteles.

#4 Sumber tertib hukum yang dianut negara Republik Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum di bawah ini, kecuali...

A. UUDS B. Proklamasi C. UUD D. Dekrit Presiden E. Supersemar

Jawaban: A Pembahasan: Menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, sumber hukum RI adalah Pancasila, proklamasi, dekrit presiden, UUD, dan Supersemar.

#5 Cinta tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara...

A. Mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa tetap stabil. B. Mengekspor semua hasil bumi Indonesia dan mengimpor semua barang dari luar negeri. C. Tidak melakukan hubungan dengan negara lain dan melakukan proteksi. D. Tidak menggunakan produksi dalam negeri, meskipun mampu membelinya. E. Berbelanja di luar negeri.

Jawaban: A Pembahasan: Perwujudan cinta tanah air dan bangsa, di antaranya adalah mengurangi impor barang agar devisa tetap stabil.

#6 Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu pernyataan yang bersifat menegaskan...

A. Hak asasi negara B. Hak asasi bangsa C. Kewajiban asasi warga negara D. Hak asasi manusia E. Hak dan kewajiban

Jawaban: D Pembahasan: Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 berisi pengakuan hak asasi kebebasan atau kemerdekaan semua bangsa dari segala bentuk penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain.

#7 Pemerintah perlu menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dengan alasan...

A. Mengatur kepentingan bersama B. Hak asasi milik setiap manusia C. Meningkatkan martabat manusia D. Sesuai dengan martabat manusia E. Kesepakatan internasional

Jawaban: B Pembahasan: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia.

#8 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan adalah bunyi pasal...

A. 22 E ayat (3) B. 22 C ayat (1) C. 23 E ayat (1) D. 23 E ayat (2) E. 24 ayat (1)

Jawaban: E Pembahasan: Ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman.

#9 Jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut, maka...

A. Harus dicabut B. Langsung sah C. Wajib diundangkan D. Ditulis dalam lembaran negara E. Diundangkan oleh Menkumham

Jawaban: A Pembahasan: Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR dalam persidangan harus dicabut.

#10 UUD 1945 sebagai hukum yang tertinggi mempunyai fungsi...

A. Mengikat seluruh warga negara B. Alat kontrol dan parameter seluruh norma dan peraturan yang ada di bawahnya C. Memuat tugas lembaga negara dan pelaksanaannya D. Untuk menentukan lembaga negara E. Mengontrol jalannya pemerintahan

Jawaban: B Pembahasan: UUD 1945 sebagai hukum tertinggi berfungsi sebagai alat kontrol dan parameter peraturan yang ada di bawahnya.

#11 Negara memprioritaskan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya...

A. 10 persen dari APBN B. 15 persen dari APBN C. 20 persen dari APBN D. 25 persen dari APBN E. 30 persen dari APBN

Jawaban: C Pembahasan: Anggaran pendidikan setidaknya adalah 20 persen dari APBN sebagaimana bunyi pasal 31 ayat 4.

#12 Menurut UUD 1945 (amandemen), pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memilih DPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui...

A. Pemilu B. Pemilihan oleh DPRD C. Pemilihan oleh partai politik D. Tidak ada jawaban yang benar E. Pengangkatan langsung

Jawaban: A Pembahasan: Pada pasal 18 ayat 3 amandemen kedua UUD 1945, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

#13 Kunci pokok sistem pemerintahan mengenai struktur organisasi sistem politik, terutama tentang hakikat sistem kabinet presidensial dalam penjelasan UUD 1945 berjumlah...

A. 9 kunci pokok B. 7 kunci pokok C. 6 kunci pokok D. 5 kunci pokok E. 4 kunci pokok

Jawaban: B Pembahasan: Tujuh kunci pokok dalam pemerintahan adalah Indonesia berdasar atas hukum, mempunyai sistem konstitusional, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, presiden penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah MPR, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, dan kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

#14 Koteka digunakan oleh masyarakat di pedalaman Papua, sedangkan sarung digunakan sebagian besar masyarakat Jawa, Sumatra, dan Bali. Perbedaan pakaian tersebut merupakan salah satu bentuk wujud budaya, yaitu...

A. Pemikiran B. Mentifak C. Artefak D. Perilaku E. Ide dan gagasan

Jawaban: D Pembahasan: Wujud perilaku ini bersifat konkret dapat dilihat dan didokumentasikan (difoto dan difilm).

#15 Berikut yang merupakan wujud konkret kebudayaan, yaitu...

A. Bahasa B. Sistem gagasan C. Tempat bersejarah D. Perilaku E. Gerabah

Jawaban: E Pembahasan: Semua benda hasil karya manusia bersifat konkret.

#16 Indonesia adalah negara yang bineka apabila dilihat dari...

A. Jenis kelamin B. Sistem politik C. Budaya D. Bahasa nasional E. Nenek moyang

Jawaban: C Pembahasan: Indonesia adalah negara yang bineka apabila dilihat dari budayanya.

#17 Masyarakat Indonesia merupakan etnik yang pluralistik karena...

A. Berasal dari ras yang berbeda B. Berbeda sistem politiknya C. Memiliki pandangan hidup yang berbeda D. Terdiri dari berbagai suku bangsa E. Mata pencaharian yang heterogen

Jawaban: D Pembahasan: Bangsa Indonesia adalah negara pluralistik, yakni terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, budaya, etnik, bahasa, dan sebagainya.

#18 Berikut bukan alasan Indonesia dijuluki Zamrud Khatulistiwa, yaitu...

A. Tanahnya subur B. Negara kepulauan C. Multietnis D. Panoramanya indah E. Jenis kelamin

Jawaban: E Jawaban: Indonesia dijuluki Zamrud Khatulistiwa karena tanahnya subur, berbentuk negara kepulauan, multietnis, dan panoramanya indah.

#19 Kepulauan Indonesia menempati posisi silang akibatnya terjadi kontak sangat luas dengan bangsa lain. Untuk itu dibutuhkan sikap...

A. Curiga B. Terbuka C. Menyatu D. Tertutup E. Waspada

Jawaban: E Pembahasan: Letak Indonesia yang sangat strategis mewajibkan warga negaranya untuk waspada.

#20 Unsur-unsur negara adalah...

A. Penduduk, kedaulatan, pengakuan dari luar negeri B. Rakyat, kepala negara, UUD C. Rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat D. Wilayah, UUD, rakyat E. Pengakuan negara lain

Jawaban: C Pembahasan: Menurut Oppenheim-Lauterpacht, unsur-unsur negara adalah wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat.

#21 Masa jabatan Komisi Yudisial adalah selama...

A. 2 tahun B. 3 tahun C. 4 tahun D. 5 tahun E. 6 tahun

Jawaban: D Pembahasan: Masa jabatan Komisi Yudisial adalah 5 tahun.

#22 Yang memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, atau AU adalah...

A. Menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan B. Menteri pertahanan C. Presiden D. Panglima TNI E. Menteri pendayagunaan aparatur negara

Jawaban: C Pembahasan: Salah satu wewenang presiden adalah memegang kekuasaan tertinggi AD, AL, dan AU.

#23 Dalam melaksanakan hak angket DPRD, panitia angket yang telah dibentuk harus telah menyampaikan hasil kerjanya dalam waktu paling lama ... setelah dibentuk.

A. 1 minggu B. 2 minggu C. 30 hari D. 60 hari E. 1 tahun

Jawaban: D Pembahasan: Panitia angket yang terdiri dari semua unsur fraksi DPRD harus menyampaikan kerjanya dalam waktu paling lama 60 hari.

#24 Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, presiden berhak mengajukan calon wakil presiden sebanyak...

A. 1 calon B. 2 calon C. 3 calon D. 4 calon E. 5 calon

Jawaban: B Pembahasan: Apabila terjadi kekosongan, MPR berwenang memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden.

#25 Hak-hak berikut ini dimiliki oleh anggota DPR, kecuali...

A. Hak mengajukan pertanyaan B. Hak mengamalkan Pancasila C. Hak keuangan dan administratif D. Hak melakukan sosialisasi undang-undang E. Hak protokoler

Jawaban: B Pembahasan: Hak-hak yang dimiliki DPR di antaranya adalah hak mengajukan pertanyaan, hak keuangan dan administratif, hak protokoler, hak melakukan sosialisasi undang-undang, hak imunitas, dan hak membela diri.

#26 BPUPKI diketuai oleh...

A. Radjiman Wedyodiningrat B. Soekarno C. Muh Yamin D. Mr Supomo E. Moh Hatta

Jawaban: A Pembahasan: BPUPKI yang dibentuk tanggal 1 Maret 1945 memiliki 62 orang anggota dan diketuai Radjiman Widyodiningrat.

#27 Suatu model atau pola berpikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan disebut...

A. Rencana pembangunan B. Upaya pembangunan C. Paradigma pembangunan D. Strategi pembangunan E. Pola pembangunan

Jawaban: C Pembahasan: Pola berpikir untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan disebut paradigma pembangunan.

#28 Mengembangkan kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air merupakan pengamalan Pancasila, yaitu...

A. Sila pertama B. Sila kedua C. Sila ketiga D. Sila keempat E. Sila kelima

Jawaban: C Pembahasan: Di antara pengamalan sila ketiga Pancasila adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa, mengembangkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

#29 Batas laut teritorial suatu negara adalah ... mil diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai konservasi.

A. 12 B. 120 C. 200 D. 225 E. 500

Jawaban: A Pembahasan: Batas laut teritorial negara adalah 12 mil.

#30 Pada masa Soekarno pergantian kabinet terjadi sebanyak ... kali.

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E. 8

Jawaban: D Pembahasan: Ada 7 kali pergantian kabinet dengan nama Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjojo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo II, dan Djuanda.

#31 Nama kabinet yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut dengan kabinet...

A. Kabinet Gotong Royong B. Kabinet Merah-Putih C. Kabinet Bhineka Tunggal Ika D. Kabinet Indonesia Bersatu E. Kabinet Pembangunan

Jawaban: D Pembahasan: Nama kabinet masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Kabinet Indonesia Bersatu I dan Kabinet Indonesia Bersatu II.

#32 Kabinet yang pembentukannya di luar campur tangan parlemen disebut dengan...

A. Kabinet extra parlementer B. Kabinet parlementer C. Kabinet presidensial D. Kabinet ministerial E. Kabinet pembangunan

Jawaban: C Pembahasan: Kabinet presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif, termasuk pembentukan dan pengawasan kabinet, terpusat pada presiden.

#33 Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer pada masa Orde Lama di tahun...

A. 1945-1950 B. 1945-1949 C. 1950-1959 D. 1945-1959 E. 1956-1965

Jawaban: C Pembahasan: Sistem parlementer diterapkan pada kurun waktu 1950-1959.

Nah, itulah lebih dari 30 contoh soal TWK yang akan diujikan dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2024. Semoga membantu, ya!

50 Contoh Soal TWK Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Kunci Jawabannya

25+ contoh soal twk untuk latihan tes bumn lengkap kunci jawabannya, materi tes wawasan kebangsaan lengkap ringkasan dan contoh soal, cara instal safe exam browser untuk tes online rekrutmen bersama bumn 2024.

Loker Jogja

Info Dab! KAI Buka Rekrutmen di Job Fair UGM 11-12 November 2023

Kominfo DIY Buka Loker Programmer, Catat Infonya Dab!

PT Angkasa Pura I Buka Lowongan untuk 19 Posisi, Ini Syarat-Cara Daftarnya

Komentar terbanyak, anies bakal rehat usai pilpres: habis itu mulai perjalanan baru, mk tolak gugatan 01 dan 03, begini kata pakar politik ugm, ganjar tak hadiri penetapan capres terpilih di kpu hari ini: tidak diundang, berita terpopuler, nasdem dan pkb isyaratkan merapat ke prabowo, anies: nggak ada komentar, penyair joko pinurbo dimakamkan berdekatan dengan sang ayah, serunya 198 kuda berpacu perebutkan piala tiga mahkota dan pertiwi cup bantul, apa perbedaan wewenang kejaksaan dan kpk dalam kasus tipikor ini penjelasannya.